SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menyampaikan keprihatinannya terhadap pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima sekitar 12 ribu ASN di Surabaya.
TPP Desember 2024 dipotong sebesar 20 persen per orang, akibat tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
“Seluruh masyarakat merayakan pergantian tahun dengan gembira, tapi tidak bagi ASN di Surabaya. Mereka kecewa karena TPP mereka dipotong cukup besar. Kami mendengar bahwa alasan pemotongan ini karena target pendapatan APBD Surabaya 2024 meleset jauh,” terang Imam.
Menurutnya, target pendapatan APBD Surabaya 2024 ditetapkan sebesar Rp 11,5 triliun, namun yang tercapai hanya sekitar Rp 10 triliun, meleset sekitar Rp 1,5 triliun. Imam menjelaskan, meskipun melesetnya target pendapatan tersebut cukup besar, hal ini tidak sepenuhnya adil bagi ASN yang bekerja di dinas-dinas non-penghasil.
“Melesetnya pendapatan ini terlalu banyak, dan yang harus menanggung akibatnya bukan hanya dinas-dinas yang berfungsi sebagai sumber pendapatan. Setiap dinas seharusnya memiliki Key Performance Indicator (KPI) masing-masing. Jadi, jika KPI mereka tercapai, mereka seharusnya tidak dikenakan pemotongan TPP,” tegas anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya itu.
Imam juga menyayangkan, meskipun banyak ASN yang telah berusaha maksimal. Terutama di dinas penghasil dan tenaga kesehatan, menurutnya para ASN harus dipaksa menerima pemotongan yang cukup besar.
“Mereka yang bekerja keras di sektor pendapatan merasa dirugikan, sementara dinas lain yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan juga ikut terkena imbas,” ungkap Imam.
Selain itu, Imam menyoroti evaluasi atas anggaran yang tidak tercapai dan dampaknya terhadap belanja daerah. Ia mengingatkan pentingnya pemerataan dalam pengelolaan anggaran.
DPRD juga ingin mengetahui, pos-pos belanja mana yang terpangkas ketika target PAD tidak tercapai.
“Kami khawatir kalau pos-pos yang penting akan terpotong, sementara yang tidak urgen malah tetap diprioritaskan,” terang politisi Partai Nasdem itu.
Ke depan, Imam berharap Pemkot Surabaya dapat lebih berhati-hati dalam merencanakan target PAD dan membuat prioritas anggaran yang lebih bijak. Ia juga melarang pemotongan hak ASB menjadi rutinitas.
“Sebab, bagi ASN, khususnya yang berada di dinas non-penghasil, saya berharap bisa mendapatkan perhatian lebih,” kata mantan jurnalis itu.
Imam juga menyarankan agar pemerintah kota dapat memberikan insentif kepada dinas-dinas penghasil yang berhasil mencapai target pendapatan.
Di antaranya, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD harus diberikan insentif menarik agar mereka lebih semangat dalam menggenjot pendapatan daerah.
“Jika mereka belum mampu, kita bisa mempertimbangkan melibatkan pihak ketiga untuk mencapai target-target tersebut,” pungkasnya.(Yul)
