SURABAYA, beritalima.com – Langkah Kepala Sekolah SMAN dan SMKN di Surabaya melakukan verifikasi kondisi di lapangan terhadap siswa yang mengajukan keringanan dan pembebasan pembayaran SPP merupakan langkah tepat. Verifikasi bukan bentuk kecurigaan, tetapi memastikan kondisi bahwa siswa memang layak memperoleh keringanan atau pembebasan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto, Senin (6/2) menjawab pertanyaan wartawan mengenai ribuan siswa Surabaya yang diberitakan mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan pembayaran SPP. “Checking lapangan atau verifikasi sudah lazim berlaku di dunia pendidikan dan lainnya,” ujar Benny.
Anak- anak yang memperoleh bantuan bidik misi, misalnya, dicheck satu persatu kondisi sosialnya oleh tim universitas. Dengan demikian, verifikasi bukan hal baru. Khusus untuk siswa miskin di Jatim sudah selesai.
Pemprov telah mengalokasikan dana kepada siswa miskin sebesar Rp 47 milyar pada tahun 2017. Bantuan siswa miskin tersebut menggunakan pola 50:30:20, atara pemerintah pusat, pemprov, dan kabupaten/kota.
Mengenai jumlah siswa yang mengusulkan keringanan atau pembebasan SPP yang dikatakan ribuan, Benny mengatakan tergantung hasil verifikasi. Dari verifikasi itu nanti terlihat kebenarannya.
“Kalau faktanya seperti itu, tentu Pemerintah akan mencarikan solusi. Apalagi pendidikan merupakan urusan konkuren-urusan yang ditanggung bersama oleh semua tingkatan pemerintahan,” tambahnya sambil menjelaskan jumlah siswa SMAN dan SMKN sebanyak 45.970 siswa.
Ia juga menambahkan, rencana Pemkot Surabaya konsultasi ke Kemendagri dngan rencana usulan membantu langsung siswa ke sekolah perlu dihargai. “Usulan tersebut telah sesuai dengan keinginan Pak Gubernur agar langsung diberikan kepada siswa,” ujarnya.
Dengan demikian, DPRD Kota Surabaya dapat menjalankan salah satu fungsinya, yaitu pengawasan terhadap keuangan APBD Kota Surabaya. (Jal)
