SURABAYA, beritalima.com – Dalam memberdayakan UMKM, Pemprov Jatim melakukan pengoptimalan dalam tiga aspek. Antara lain produksi, pembiayaan, dan pemasaran. UMKM merupakan backbone perekonomian sekaligus sumber daya ekonomi utama Jatim. Berdasarkan survei jumlah UMKM tahun 2008, Sensus UMKM Jatim mencapai 4,2 juta, tahun 2012 sebanyak 6.825.891, terus meningkat hingga pada sensus ekonomi tahun 2016 mencapai 12.175.825 UMKM.
“Jatim memahami UMKM memiliki proses produksi, proses pembiayaan dan proses pemasaran. Sehingga dalam pengembangannya perlu optimalisasi pada tiga aspek itu,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Seminar Nasional Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (7/2) siang.
Ia menjelaskan, aspek peningkatan produksi dapat dilakukan dengan fokus pengembangan sumber daya manusia atau biasa disebut sebagai dual track strategy, standardisasi produk, peningkatan nilai tambah produk dengan pemanfaatan teknologi dan korporasi, serta ketersediaan infrastruktur.
“Pada proses produksi ada pendidikan khusus tentang tenaga kerja yang dinamakan dual track strategy. Kita meniru Jerman mengembangkan Vocational Education and Training,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Pengembangan sumber daya manusia, lanjutnya, dilakukan melalui moratorium pendirian SMA, mengubah rasio SMA : SMK dari 70 persen : 30 persen menjadi 30 persen : 70 persen. Selain itu dual track strategy dilakukan dengan memberikan ekstrakurikuler vokasi pada SMA dan MA dengan memilih 7 jenis keterampilan, membentuk SMK Mini dan BLM berstandar internasional. Selain itu, juga membentuk SMK BLUD kemandirian pengelolaan keuangan, link and match dunia usaha dan dunia industri.
“Di proses inilah kemudian tenaga kerja kita dinaikkan dari segi kualitasnya. Untuk meningkatkan produktivitas harus memasukkan vocational education and training. Dua hal itu yang menjadi fokus kita,” tegasnya.
Menurutnya, outputnya dari pengembangan SDM ini bisa menghasilkan pekerja produktivitas tinggi dan wirausaha inovatif.
Untuk aspek pembiayaan, lanjutnya, Pemprov Jatim melakukan fiscal engineering dan creative engineering. Fungsi pembiayaannya harus stimulus untuk UMKM.
Fiscal engineering melalui pembentukan BUMD baru utamanya bidang farmasi, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan dan non kesehatan. Termasuk penyertaan modal kredit dana bergulir penunjang ekspor dan hulu hilir agro maritim, serta loan agreement dengan Bank Jatim.
Sedangkan creative engineering dilakukan melalui pinjaman bank dan non bank seperti RSUD Pemprov ke Bank Jatim, corporate bond, dan public private partnership (PPP) SPAM Umbulan.
Untuk aspek pemasaran, Pemprov Jatim melakukan penguatan pasar melalui kantor perwakilan dagang (KPD) yang ada pada 26 provinsi di Indonesia, KPD di luar negeri, dan market place. Untuk market place Pemprov Jatim melakukan bridging dengan BukaLapak.
“Menjembatani IKM dengan marketplace itu terdapat 1.294 IKM menjadi pilot project dengan sasaran sebanyak 270.000 IKM. Sebagai salah satu caranya dengan melakukan kolaborasi pelatihan bagi calon pelapak. Sedangkan penguatan UMK Ritel dilakukan dengan Buka Warung Bapok sebanyak 9.000,” pungkasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan misi dagang bekerjasama dengan Kadin dan cooperative trading house, monitoring arus keluar masuk produk, dan galeri batik dan cinderamata Jatim.
Menanggapi digitalisasi, Pakde Karwo mengatakan, efek dari digital harus dipikirkan yakni efisiensi tentang tenaga kerja. Artinya usaha yang padat karya menjadi kalah.
Karena itu, ia mengusulkan agar perusahaan yang menggunakan tenaga robot untuk dikenakan pajak kena pph. Pajak tersebut digunakan untuk membantu yang kalah dalam efisiensi. “Yang kalah dari proses efisiensi harus dibantu melalui insentif untuk mereka,” tuturnya.
Sedangkan nilai positifnya banyak dari UMKM yang menggunakan teknologi digital. Pelaku UMKM langsung bisa memasukkan usahanya ke dalam teknologi digital, kemudian kerjasama di kelompoknya. “Jadi mereka tidak perlu menunggu pengepul, pengepul baru ke perusahaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur BRI Moh. Irfan mengatakan, BRI telah memfasilitasi UMKM. Kredit BRI yang sudah disalurkan pada pengusaha UMKM jumlah sudah lebih Rp. 600 triliun. Artinya sebanyak 76 persen kreditnya BRI disalurkan pada pengusaha UMKM. “Itu menjadi kekuatan bagi BRI terus bisa tumbuh positif dalam menjalankan usahanya,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, di Jatim, BRI memiliki sebanyak 1.000 kantor dan 100 ribu outlet. (rr)
