Pemprov Jatim akan memperkuat skema Public Private Partnerships (PPP) sebagai skema alternatif sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur di Jatim. PPP adalah salah satu skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang menjadi tumpuan dari program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo pada acara Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur bertemakan Penguatan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Jawa Timur di Bank Indonesia, Surabaya, Rabu(24/8).
Menurutnya, skema PPP sudah dilakukan di Jatim sehingga pembiayaan infrastruktur bisa segera dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Salah satu model skema PPP yang telah dikerjakan di Jatim adalah pada proyek KPS SPAM Umbulan. Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemkab Pasuruan serta melibatkan peran swasta dalam merealisasikan tersedianya air minum dan air bersih bagi kurang lebih 1,3 juta jiwa. “Proyek Umbulan semua pihak mendapatkan untung. Keuntungannya bagi pemerintah adalah bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat mulai Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Pasuruan dan Kota Pasuruan. Umbulan menjadi salah satu contoh pembiayaan PPP untuk infrastruktur. Diharapkan akan ada proyek lain yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur guna kepentingan masyarakat” ungkap Pakde Karwo sapaan akrabnya.
Pihaknya juga akan mengoptimalisasikan peran BUMD dalam pembiayaan pembangunan dalam berbagai bentuk kerjasama. Diantaranya akan dilakukan ekspansi oleh Bank Jatim ke wilayah lain dengan tujuan meningkatkan transaksi dan mempermudah perdagangan antar pulau, menjadi salah satu sumber baru dalam memperoleh dana dari pihak ketiga dan memperluas daerah pemasaran Bank Jatim. “Saat ini sudah dibuka beberapa kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Batam, Kupang, Manado, Makasar dan Banjarmasin,” ujarnya.
BUMD lain yang juga mampu memberi peran positif bagi pembangunan di Jatim adalah Petrogas. Petrogas merupakan salah satu BUMD yang memiliki infrastruktur gas trading dan menjadi BUMD pertama yang memiliki badan usaha pelabuhan yakni pelabuhan dermaga internasional Gresik dan Pelabuhan Probolinggo baru. “Project yang akan dikerjakan Petrogas diantaranya investasi di bidang storage dan regasifikasi LNG dengan nilai Investasi USD 466 Juta. Investasi Tambahan Pengelolaan Blok Cepu dengan Nilai Investasi USD 215 Juta dan pengembangan usaha lain dengan Nilai Investasi USD 20 Juta. Sedangkan untuk kawasan pelabuhan akan Investasi ± Rp. 3 Triliun untuk reklamasi dan pembangunan Dermaga III Pelabuhan Probolinggo dan pengambilalihan PT DABN selaku BUP pengelola Pelabuhan Probolinggo Baru sebagai anak perusahaan,” jelas Pakde Karwo.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo mengharapkan adanya restrukturisasi pembiayaan fiskal dengan pola loan agreement. Contohnya Pemprov. Jatim dengan PT. Bank Jatim Tbk, meminimalkan pajak UMKM dengan tujuan menjustifikasi daya saing produk UMKM, dan menjadikan suku bunga SBI (instrument moneter) harus “RIIL” sebagai acuan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Benny Siswanto menyampaikan pada triwulan II 2016, perekonomian Jawa Timur terakselerasi, dari tumbuh 5,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 5,6% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah, serta akselerasi ekspor yang signifikan. Sementara itu peningkatan kinerja pertanian dan sektor perdagangan menjadi pendorong utama akselerasi dari sisi sektoral.
Dibanding beberapa sumber pembiayaan lainnya, nilai kredit perbankan merupakan yang tertinggi dalam mendukung aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Kredit perbankan didominasi oleh kredit produktif. Rasio kredit perbankan terhadap PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan sudah cukup besar. “Namun, masih terbuka luas potensi penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan pertumbuhan volume kredit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi swasta dan investasi. Peningkatan kredit sebesar 1% diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01%.”jelasnya.
