SEMARANG, beritalima.com | Empat inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemprov Jatim berhasil lolos sebagai peserta United Nations of Public Service Awards (UNPSA) Tahun 2019. UNPSA sendiri merupakan kompetisi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap tahunnya. Atas prestasi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai peserta UNPSA 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin saat acara Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 di Hotel Gumaya Tower Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7) malam.
Keempat inovasi tersebut adalah Jalin Matra, Ayo Kerja, simPADU-PMI, serta Underwater Restocking. Inovasi Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) merupakan inovasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim. Inovasi ini dilakukan sebagai intervensi terhadap banyaknya perempuan dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah (desil 1) yang jadi kepala rumah tangga dikarenakan telah bercerai, suami meninggal, atau memiliki suami difabel/cacat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas produktif dan sebatang kara.
Program Jalin Matra PFK ini bertujuan memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran 5.824 Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP, memperluas akses KRTP sasaran terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha atau pendapatan keluarga, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP, serta mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Selanjutnya, inovasi Underwater Restocking merupakan inovasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya ikan yang terus menurun akhir-akhir ini. Inovasi yang dilakukan di wilayah perairan Jatim ini dilakukan untuk memulihkan mata rantai ekosistem melalui penebaran benih ikan di dasar laut dengan cara menyelam dan menebarkan benih ikan langsung ke dalam area rumah ikan pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Dengan langkah ini, ikan-ikan yang ditebar bisa langsung mendapatkan asupan makanan dan berlindung dari kemungkinan adanya ikan pemangsa.
Saat ini program Underwater Restocking sedang ditingkatkan lagi di beberapa wilayah perairan diantaranya Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Sumenep, dan Pamekasan. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persediaan stock sumber daya ikan dan mengurangi risiko kematian benih ikan, sehingga terjadi peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan bagi nelayan.
Semenjak dilakukan Underwater Restocking, hasil tangkapan ikan berukuran lebih besar dan bernilai ekonomi tinggi daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, banyak ditemukan jenis ikan yang berbeda dari sebelumnya sehingga mampu menjadi destinasi wisata baru seperti menyelam (diving) yang digemari wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, inovasi Ayo Kerja dan SimPADU-PMI merupakan inovasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim. Inovasi ‘Ayo Kerja’ ini menyajikan layanan informasi, bimbingan konseling dan penempatan kerja yang dipadukan dengan pengembangan petugas fungsional pengantar kerja beserta layanan berbasis teknologi informasi. Terdapat berbagai layanan di ‘Ayo Kerja’ seperti bursa kerja online, konsultasi karir online, job matching, dan bursa kerja bulanan (mini job fair). Hasilnya, ada peningkatan jumlah lowongan kerja, informasi kerja lebih efisien, mudah diakses dengan jangkauan yang lebih luas.
Sedangkan inovasi simPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) merupakan layanan yang berisikan sarana informasi, konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan layanan pelatihan/sertifikasi serta Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pekerja migran Indonesia. Inovasi ini dikembangkan berdasarkan kondisi layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran selama ini. Dimana image bekerja ke luar negeri yang rumit dan birokratis, mahal, serta kurangnya pemahaman alur bekerja yang aman dan prosedural masih menjadi kendala para TKI asal Jatim di luar negeri. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian masyarakat Jatim memilih alasan jalur bekerja sebagai Pekerja Migran Non Prosedural atau menggunakan calo.
Program simPADU-PMI ini diharapkan mampu mengurangi keterbatasan akses informasi kerja ke luar negeri, membantu adanya kepastian alur, waktu dan transparansi biaya layanan dokumen melalui sarana Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Juga sebagai upaya pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang purna tugas untuk pengelolaan remitansi dan aktivitas ekonomi secara produktif melalui program Pro Empowerment. (rr)
