BANYUWANGI, beritalima.com – Pemuda Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, marah besar. Mereka tidak terima lantaran desa kelahiran mereka dijadikan objek sayembara oleh Ketua Reclasseering Indonesia Banyuwangi, La lati SH.
“Kita tidak masalah jika pemerintah desa kami dikritik. Bahkan jika ada dugaan pelanggaran hukum, silahkan tempuh jalur hukum. Bukan membuat sayembara sepihak, ini kan membuat kegaduhan namanya,” ucap perwakilan pemuda Desa Badean, Imam Suruji, Kamis (18/3/2021).
Disebutkan, setelah beredarnya frayer sayembara hitung material program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 Desa Badean, masyarakat khususnya kaum pemuda resah. Ketentraman mereka terusik.
Terlebih dalam frayer sayembara, Ketua Reclasseering Indonesia Banyuwangi, La lati SH, memasang foto logo inspektorat seolah berhadap – hadapan dengan gambar karikatur jaksa. Kedua instansi pemerintah tersebut seakan sedang head to head.
Dan dibawahnya, foto Kepala Desa (Kades) Badean, Nursyamsi, berseberangan dengan foto Ketua Reclasseering Indonesia Banyuwangi, La lati SH, yang sedang menunjuk dengan tangan kiri.
“Seperti itu maksudnya apa, kan membuat resah masyarakat,” ungkapnya.
Pemuda yang akrab disapa Ujik ini menilai apa yang dilakukan La Lati sudah keterlaluan dan melampaui batas. Bahkan bisa menimbulkan preseden buruk pada aktivis ormas dan LSM lain di Banyuwangi.
“Harusnya ormas atau LSM kan tidak melakukan kegiatan yang berakibat mengganggu ketentraman masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk reaksi, rencananya pemuda Desa Badean, akan mengadukan perbuatan Ketua Reclasseering Indonesia Banyuwangi, La lati SH.
“Kami banyak berteman dan bersahabat dengan rekan – rekan ormas dan LSM, namun yang dilakukan Ketua Reclasseering Indonesia Banyuwangi, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Dan sesuai hasil musyawarah, akan kita laporkan,” tegas Ujik, perwakilan pemuda Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi.
Sementara itu, Kades Badean, Nursyamsi, meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya pemuda untuk tetap tenang. Mengedepankan kondusifitas dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.
“Namun semestinya, aktivis itu lebih mengedepankan prosedur,” katanya. (bi)
