FAKFAK, beritalima.com – Pemuda Katolik Komisariat Cabang Fakfak menyampaikan
selamat dan sukses atas pelantikan Drs. Dominggus Mandacan dan
Muhammad Lakotani, SH. M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022.
Pelantikan oleh Presidein RI, Joko Widodo berlangsung di Istana
Negara Jakarta, Jumat (12/5/2017). Pelantikan ini menandakan dimulainya
periode baru pemerintahan sipil yang diharapkan lebih demokratis dan
dipercaya rakyat Papua Barat.
“Kami yakni setelah mulai bekerja, kedua putera terbaik Papua Barat
ini dapat bekerja melayani rakyat atas dasar visi dan misi yang
dikampanyekan sebelum terpilih,”kata Maria Elisabeth Weripang, Ketua
Pemuda Katolik Komisariat Cabang Fakfak didaimpingi pengurus dan
anggotanya saat menggelar konferensi Pers di halaman Aula St. Yosek
Fakfak sore.
Pada kesempatan itu, Pemuda Katolik Fakfak menitip sejumlah isu
strategis yang mendesak untuk ditindak oleh Dominggus Mandacan dan
Lakotani, setelah pelantikan.
“Isu strategis diantaranya, meninjau keberadaan Organisasi
Kemsayarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang
tidak berazas tunggal, yakni Pancasila di Provinsi Papua Barat melalui
Badang Kesbangpolinmas dan meninjau status terdaftarnya,”ujar Maria.
Selain itu, Pemuda Katolik Fakfak meminta kepada Gubernur dan Wakil
Gubernur dalam kewenangannya sebagai pemimpin rakyat di daerah agar
menolak dengan tegas masuknya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) yang telah merusak kerukunan, keragaman dan
tatanan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
“Untuk mencegah munculnya gerakan radikal di Papua Barat, kami pemuda
katolik cabang Fakfak meminta gubernur dan wakil gubernur Papua Barat
agar dapat menindak dengan tegas segala bentuk intimidasi,
diskriminasi, dan pembunuhan di tanah Papua dan Papua Barat,”tegasnya.
Menurutnya, pelanggaran Hak Asasi Manusian (HAM) di tanah Papua, harus
diselesaikan lewat suatu badan Ad Hoc yang dinamakan Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi.
“Protes rakyat Papua terhadap ketidak adilan yang terjadi selama ini,
tidak bisa seamakan dengan gerakan radikal dan intoleran seperti yang
terjadi di ibukota,”jelasnya. [try]
