Aceh, Beritalima.com | Penanganan korban banjir di Aceh kembali menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Kondisi para pengungsi yang hingga kini masih bertahan di tenda darurat dinilai menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam masa pemulihan pascabencana.
Direktur Koalisi Non – Governmental Organization (NGO) HAM Aceh, Khairil Arista, pada 02 April 2026 menyebutkan, situasi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Ia menilai penanganan korban banjir tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Khairil, hingga memasuki bulan kelima pascabanjir, masih banyak korban yang belum mendapatkan kepastian tempat tinggal. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
“Bisa kita katakan amburadul. Banyak korban banjir yang tidak tahu harus tinggal di mana, padahal bencana sudah terjadi lima bulan lalu,” ujarnya kepada media.
Ia menjelaskan, lambannya penanganan ini berdampak langsung terhadap kehidupan para korban, termasuk aspek pendidikan anak-anak dan kondisi kesehatan masyarakat yang tinggal di pengungsian.
Khairil juga meminta kepada kepala dinas terkait agar tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang berteduh di tenda darurat dengan kondisi yang tidak layak. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) juga dinilai belum berjalan maksimal.
Di sisi lain, Khairil mengakui bahwa kinerja Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf cukup baik pada masa tanggap darurat, khususnya dalam penyaluran bantuan awal kepada korban.
Namun, setelah masa panik berlalu, ia menilai penanganan lanjutan justru mengalami penurunan signifikan. Hal ini terlihat dari belum tertanganinya kebutuhan dasar para korban secara menyeluruh.
“Apa lagi sekarang, kondisinya sangat amburadul. Banyak warga masih menetap di tenda hingga lima bulan setelah kejadian,” katanya.
Khairil juga menyoroti adanya perbedaan antara laporan di lapangan dengan informasi yang sampai ke pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa ada laporan yang menyatakan tidak ada lagi korban banjir yang tinggal di tenda di Aceh.
Menurutnya, hal tersebut diduga akibat lemahnya pengawasan terhadap pelaporan data dari daerah ke pusat, sehingga tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia pun mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penanganan pascabencana, serta memastikan seluruh korban mendapatkan haknya, terutama hunian yang layak dan aman, ujarnya,’ (A79)
