MOJOKERTO, Beritalima.com – 160 hari laporan Walimurid Kelas 6 SD di SDN Pohkecik yang juga LSM Barracuda, Hadi Purwanto ST, atas Dugaan Tindak Pidana Penerbitan dan Perdagangan Buku Penjasorkes Untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka Di Polres Mojokerto. Jalan ditempat, hingga kini perkembangan penanganan kasus tersebut, masih tahap Penyelidikan
“Memang benar saya telah melaporkan dugaan tindak pidana ini ke Polres Mojokerto pada 22 Februari 2021. Laporan ini saya buat tertulis tertuju langsung kepada AKBP Dony Alexander, S.I.K., M.H. dan tembusan kepada Waka Polres Mojokerto yang saat itu dijabat Kompol David Triyo Prasodjo. Laporan tertulis dengan No. Surat : 024/HPDUMAS/II/2021 itu saya buat setebal 86 halaman.
“Saya sangat prihatin karena usia laporan sudah memasuki 160 hari akan tetapi Kapolres Mojokerto dan jajarannya belum menemukan satupun pelaku penerbitan dan perdagangan Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka di SDN Pohkecik,” papar Hadi saat memberi penjelasan di Kantor Barracuda Indonesia yang beralamatkan di Jalan Banjarsari No. 59 Kedunglengkong Dlanggu Mojokerto, Rabu (28/7/2021)
Menurut Penuturannya, dalam laporan itu disertakan alat bukti dan barang bukti berupa ASLI Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka, ASLI Buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merk Prima terbitan CV Prima Putra Pratama, Asli Print out hasil tracking ISBN dua buku tersebut.
Alat bukti tambahan juga sudah diserahkan Hadi kepada Polres Mojokerto berupa Salinan Surat Klarifikasi ISBN 978-602-9622-656 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 867/DBP.05/VI.2021 yang pada intinya menyatakan bahwa ISBN 978-602-9622-656 yang tercantum pada Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka tersebut tidak pernah diterbitkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
“Bukti permulaan sudah sangat cukup. Alat bukti dan barang bukti juga lebih dari cukup. Saya berharap Kapolres Mojokerto dan jajaran dapat segera menemukan pelaku dalam perkara ini. Dalam perkara ini ada dua buku yang sama tapi hanya berbeda di sampulnya saja. Kemudian ISBN 978-602-9622-656 yang tercantum pada Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka tersebut tidak pernah diterbitkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau ISBN 978-602-9622-656 adalah sebuah akta otentik, terus siapa yang menyuruh menulis ISBN tersebut dan siapa yang terus mengerjakannya. Satu-satunya yang berwenang menerbitkan ISBN adalah pihak Perpustakaan Nasional. Dari sini seharusnya perkara buku ini sudah menemui titik terang,” tandas Hadi.
Dari barang bukti juga jelas bahwa pada Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka tersebut tidak dicantumkan nama penulis buku dan pelaku perbukuan lainnya. Ini sudah terang-terangan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku, Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan dan Lampirannya, UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan serta PP No. 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian ISBN.
“Sebagai wali murid dan konsumen, hak dan kewajiban saya sudah diatur jelas dalam UU No. 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha atau penerbit yang telah menerbitkan dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dijerat hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ini sudah jelas dan tegas tertuang dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen,” terang Hadi dengan detail.
Pemalsuan akta otentik atau ISBN atau tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam menerbitkan dan memperdagangkan buku dapat dijerat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun, Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, Pasal 380 KUHP dengan anacaman pidana penjara paling lama 2,8 tahun.
“Saya berharap kepada Kapolres Mojokerto dan jajaran dapat menegakan hukum dengan seadil-adilnya, mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Polri sehingga dengan segera menemukan para pelaku yang terlibat dalam penerbitan dan perdagangan buku ini. Saya adalah korban dalam perkara ini. Dan saya pantang menyerah menuntut keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini. Semoga Kapolres dan jajaran tidak tebang pilih dalam penanganan perkara ini,” Harap Hadi sebagai wali murid.
Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP. Dony Alexander SIK, ketika mau di konfirmasi terkait penanganan laporan Walimurid soal Buku Penjasorkes untuk Kelas 6 SD merk New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka, menurut keterangan ajudan, Pak. Kapolres sedang ada acara rapat, untuk komfirmasi terkait itu, sama pak Kapolres agar ke bagian Reskrim
Sementara itu saat Wartawan ke Bagian Satreskrim, lagi lagi wartawan tidak berhasil menemui, menurut keterangan bagian piket,Kasatreskrim lagi kurang enak badan,
”Mohon maaf pak tidak berada di ruangan, lagi kurang enak badan, tolong kalau punya no.hpnya di kontak langsung aja pak Kasatreskrim,” ujar petugas piket
Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, S.H., S.I.K, di hubungi via WhatsApp terkait persoalan perkembangan perkara buku LKS Penjasorkes, tidak membalas.( Kar)
