MALANG, Beritalima.com-
Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Pemerintah akan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang 2025/2026.
Sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta anak-anak lain yang dinilai layak ini memiliki niat baik untuk menghapus mata rantai kemiskinan ekstrem dengan melakukan transformasi sosial lewat pendidikan yang berkualitas melalui SR.
Pemprov Jawa Timur memiliki tiga SR selain yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Di antaranya di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Batu Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Kampus Kawi Malang, dan SMKN Maritim Brondong di Kabupaten Lamongan.
Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas
menyampaikan, bahwa niat baik diadakannya SR ini harus diikuti dengan tata kelola yang baik. Sehingga bisa optimal sebagai sarana transformasi sosial masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, proses rekrutmen yang sekarang sedang berlangsung harus benar-benar tepat sesuai tujuan yakni masyarakat miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2,” ujar Puguh.
Puguh mendesak pemerintah
jangan sampai program baik dengan niat baik ini hanya sebatas seremonial pelaksanaan perintah Presiden.
“Harus pula dibarengi dengan tata kelola yang baik,” tambah pendiri RSU Wajak Husada ini.
SR dirancang dengan keunggulan yang tak kalah dari sekolah umum. Sistem pembelajaran SR menggabungkan kurikulum nasional dan internasional, pendidikan karakter, dan bela negara. Selain itu, SR bersifat gratis, berkelanjutan, dan berbasis boarding school komunitas.(Yul)
