SURAKARTA – Sebanyak 100 peserta dari 42 BPBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat yang diselenggarakan oleh Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB di Kota Surakarta, pada Senin, (24/8).
Kegiatan pendampingan yang dikemas dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) ini mengambil tema ‘Terbentuknya SDM Berkualitas Dalam Penanganan Infrastruktur Darurat, Cepat, Tepat dan Akuntabel’. Budhi Erwanto, Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan kaji cepat kebutuhan infrastruktur pada saat darurat bencana, pendampingan, perencanaan dan verifikasi pemulihan prasarana vital, sarana dan utilitas, serta kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dukungan infrastruktur darurat.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan menghasilkan pengelola infrastruktur darurat yang memiliki kapasitas yang baik,” ujar Budhi.
Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Yogyakarta sebagai peserta kegiatan ini karena dua Provinsi ini memiliki jumlah Kab/Kota yang cukup banyak, yaitu 35 kabupaten/kota. Sementara jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah juga tergolong cukup tinggi setiap tahunnya. Selain itu, beberapa Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta juga tercatat pernah menerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kegiatan perbaikan darurat dampak bencana.
Sebagai pemateri pertama, Dody Ruswandi, Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menekankan kepada para penggiat bencana khususnya para personil BPBD agar memahami betul pentingnya dinamika yang terjadi pada penanggulangan bencana termasuk penanganan darurat.
“Dibutuhkan regulasi yang _up to date_ agar penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif dan efisien. Dibutuhkan pula penanganan darurat bencana yang lebih fleksibel namun tetap profesional,” jelas Dody via aplikasi daring.
Rencananya kegiatan Bimtek ini akan berlangsung selama 6 hari ke depan, dengan menggunakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan dan diskusi di dalam ruang belajar serta kunjungan lapangan ke lokasi yang terdampak, atau pernah terdampak bencana, atau yang pernah menerima bantuan dukungan infrastruktur darurat.
Sementara itu untuk mencegah penularan COVID-19, bagi para peserta diwajibkan menyerahkan surat hasil rapid test dan pernyataan sehat saat registrasi, tidak terkecuali narasumber dan fasilitator kegiatan. Selama kegiatan Bimtek berlangsung berbagai protokol kesehatan wajib dijalankan. Seperti memakai masker dan menjaga jarak, termasuk melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan Bimtek.
Diharapkan kegiatan pendampingan pengelola infrastruktur darurat ini dapat mendukung rencana pemerintah pada Prioritas Nasional (PN) yakni peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas khususnya pada penguatan manajemen kedaruratan.
