MADIUN, beritalima.com– Pendapatan APBD Kota Madiun, Jawa Timur, tahun 2021, diproyeksikan sebesar Rp 1,003 trilyun. Untuk itu, penanganan Covid-19 masih menjadi perhatian tahun depan. Selain itu, sektor kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi salah satu program prioritas ke depan.
‘’Pada saat ini kita memang tidak normal (karena Covid-19). Nah, bagaimana kita bisa menutupnya agar menjadi normal. Karenanya, pada APBD 2021 sudah kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan,’’ kata Walikota Madiun, H. Maidi, usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD Kota Madiun, Jumat 16 Oktober 2020.
Penanganan Covid-19, lanjutnya, tetap berjalan. Di sisi lain, ekonomi juga terus ditingkatkan. Keduanya tidak dapat dipisahkan.
Ia memahami masyarakat pasti ingin sehat. Namun, ekonomi yang lemah juga berdampak pada masyarakat. Karenanya, program-program peningkatan kesehatan masyarakat dipastikan ada dalam kegiatan tahun depan. Diantaranya, program bantuan bahan makanan, bantuan peningkatan imunitas, hingga bantuan alat kesehatan dan kebersihan serta lainnxa.
‘’Keduanya harus seimbang. Harus berjalan seiring. Covid-19 kita tekan, ekonomi kita tingkatkan. Dampak Covid-19 memang luar biasa hingga meninggalkan banyak kekurangan. Kita pikirkan apa yang akan kita kerjakan nanti untuk menutup kekurangan selama Covid-19 ini,’’ jelasnya.
Karenanya, pembangunan tempat-tempat baru yang menarik akan berlanjut di 2021 nanti. Pembangunan itu diharap menjadi lompatan perekonomian yang sedang melemah saat pandemi. Ekonomi yang tersendat ini akan ditutup dengan lompatan ekonomi dari pembangunan sejumlah tempat unik lagi menarik.
‘’Kalau kita tidak punya gebrakan, mana mungkin orang mau datang ke sini. Nah, datangnya orang ke Kota Madiun akan menjadi lompatan perekonomian di kota kita,’’ ungkapnya.
Dalam Nota Keuangan tersebut, pendapatan APBD 2021 diproyeksikan Rp 1,003 triliun. Pendapatan ini meningkat Rp 12 miliar atau 1,29 persen dibanding APBD tahun 2020. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp 1,112 triliun atau defisit sebesar Rp 109 miliar. Defisit tersebut akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). (Sumber Diskominfo. Editor: Dibyo).
