JAKARTA, Beritalima.com– Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiludin Ritonga mengapresiasi langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda proyek ‘ambisius’ pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Timur dan Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Soalnya, ungkap pengajar Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan serta Krisis dan Strategi Public Relation itu saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Rabu (9/9) siang, Indonesia tengah kesulitan keuangan, anggaran yang ada lebih tepat dialokasikan untuk penanganan wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum diketahui kapan berakhirnya daripada membangun IKN baru.
Ya, beberapa hari lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa kepada awak media memastikan rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditunda.
“Sejak awal pembangunan IKN memang sudah kontroversial. Kondisi uang negara yang terbatas dinilai tidak bijak untuk membangun ibukota negara. Apalagi kalau uang digunakan berasal dari hutang,” papar pria yang akrab disapa Jamil ini.
Selain itu, jelas Jamil, rencana pemindahan ibukota idealnya mendapat persetujuan dari rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi dimana kedaulatan tersebut harusnya berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi, seyogyanya persetujuan itu melalui referendum.
Kenapa harus melalui referendum? Soalnya, kata Jamil, persoalan ibukota negara berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Karena itu, rakyat harus ditanya langsung apakah setuju ibukota negara dipindahkan. Termasuk tempat pindahnya ibukota negara yang baru.
“Jadi, rencana pemindahan ibukota negara yang diinisiasi para elit sebaiknya tidak hanya ditunda tapi dibatalkan. Tentu pemindahan ibukota negara akan tetap dilaksanakan bila rakyat memang menghendakinya, bukan karena kehendak penguasa. Tentu itu layak dilaksanakan bila bangsa ini memang bersungguh-sungguh melaksanakan demokrasi,” ungkap Jamil.
Pada kesempatan terpisah, pakar kebijakan publik Universitas Gajah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto sependapat dengan Jamil. Dia menilai, menunda pemindahan ibukota adalah keputusan yang tepat dan bijak dari Pemerintah karena negeri ini masih disibukkan dengan penanganan pendemi Covid-19.
“Saya kira alasannya jelas karena pandemi, yang pada saat merancang rencana pemindahan ibukota itu kan kita semua tidak menduga akan terjadi pandemi seperti ini, dan sampai saat ini belum bisa diperkirakan kapan berakhir. Saya kira pemerintah cukup bijak ya untuk menunda pelaksanaan atau eksekusi pemindahan ibukota itu,” kata Erwan.
Menurut Dekan Fakultas Fisipol UGM itu, saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan Covid-19 dari pada memindahkan ibu kota karena hingga saat ini grafik kasus Covid-19 masih terus meningkat.
“Yang dibutuhkan saat ini bagaimana segera bisa menangani pandemi ini, apalagi dalam enam bulan ini grafiknya belum menunjukkan tanda-tanda turun. Saya kira fokus energinya akan diarahkan ke sana.”
Terlebih, Jokowi telah menginstruksikan agar mengutamakan masalah kesehatan ketimbang ekonomi. “Tempo hari Jokowi sudah memberikan arahan kalau urusan kesehatan yang paling pokok, urusan lain seperti ekonomi dan pemindahan ekonomi jadi prioritas kedua dan seterusnya. Karena kalau pandemi Covid-19 ini tidak bisa kita atasi yang lain-lian tidak akan bisa berjalan,” demikian Erwan Agus Purwanto. (akhir)
