JAKARTA, Beritalima.com | Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pasca Pilpres 2019 ini disarankan membenari sektor-sektor ekonomi yang statis dan bergerak lambat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut agar lebih berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah perlu mendorong aspek industri agar benar-benar mampu menjadi katalisator pertumbuhan sektor manufaktur.
Demikian disampaikan Fadli Hanafi, Dosen Kebijakan Keuangan Universitas Indonesia dalam diskusi publik yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rabu (8/5/2019) di kantor KMI Jl. Salemba Tengah, Jakarta Pusat.
“Pertumbuhan ekonomi kita masih relatif bertahan dikisaran 5 persen dan punya kecenderungan menurun. Paling penting dari pertumbuhan ekonomi bukan persoalan angkanya. Walaupun pertumbuhan melambat namun harus Inklusif, berkualitas dan bisa dinikmati oleh semua orang,” papar Fadli Hanafi.
Pasca Pemilu 2019 ini terutama usai hiruk pikuk Pilpres, Fadli berharap, siapapun presidennya nanti tantangannya sama. Dimana katanya, Indonesia harus lebih kuat terhadap dinamika eksternal dan global.
Menurutnya, sekarang ini Indonesia masih rentan oleh kenaikan suku bunga di AS, perang dagang antara AS dengan China dan dinamika global lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penguatan ekonomi domestik agar bisa bertahan dari dinamika ekonomi global dengan cara mendorong manufaktur.
“Jika merujuk pada data BPS, 3 dari 9 sektor utama yang harus diutamakan agar Indonesia ke depan lebih kuat yaitu meningkatkan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Target pertumbuhan ekonomi ke depan memang bagus namun harus juga berfikir realistis,” tambahnya.
Sementara itu Bima Yudhistira Pengamat INDEF mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, seharusnya secara otomatis aktivitas ekonominya lebih meningkat. Namun katanya, yang terjadi saat ini ekonomi kita masih stagnan di angka 5 persen.
“Ukurannya kalau ekonomi adalah angka atau indeks. Angka ini tak bisa dibohongi, karena itu segeralah melakukan akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih nyata agar tumbuh dengan baik,” tegasnya.
Menurut Bima, pemerintah sebaiknya mengevaluasi dan mengganti beberapa pos kementerian yang dinilai sangat krusial terhadap perekonomian. Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian Kordinator Perekonomian.
“Ini saat yang tepat melakukan pembenahan atau resuffle kabinet yang membidangi perekenomian. Andai Jokowi dilantik lagi bulan oktober sebagai presiden kedua pasca Pilpres, tentu dia bisa menggunakan kewenangannya mengevaluasi kembali,” pungkasnya. (red)
