JAKARTA, beritalima.com | Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memutus bersalah Grab dalam kasus monopoli dinilai tidak akan mengganggu investasi asing di Indonesia. Justru keputusan ini menjadi bukti tegaknya hukum di tanah air.
Pengamat hukum bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, DR Yudho Taruno Muryanto, menilai keputusan KPPU tentu telah didasari oleh fakta yang kuat dan sudah melalui proses persidangan yang terbuka. Keputusan itu justru akan menjadi preseden baik karena memberikan jaminan adanya persaingan yang sehat dalam kegiatan bisnis di Indonesia.
“Dalam konteks persaingan usaha pada prinsipnya Undang-Undang (UU) ini mengatur untuk kepantingan antar para pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa orang perorangan, badan usaha, kelompok atau asosiasi. Dalam konteks kasus ini ada beberapa pelaku usaha yang dalam tanda kutip merasa ada diskriminasi,” ungkap Yudo pada media, Sabtu (4/7/2020).
Ia menegaskan, setiap pelaku usaha harus tunduk pada UU persaingan usaha tersebut. Karena, aturan tersebut akan memberikan jaminan dan kepastian bahwa kegiatan bisnis telah dijalankan secara sehat dan fair. “Selama mereka melakukan usaha di Indonesia, mereka harus tunduk terhadap UU. Tidak peduli lokal atau asing ya harus tunduk pada UU,” tegasnya.
Itu sebabnya akademisi Fakultas Hukum UNS Solo ini heran dan menyayangkan sikap Grab yang membangun isu seolah putusan KPPU memperburuk iklim investasi di Indonesia.
“Pemerintah memang membutuhkan investasi asing. Tapi jangan sampai investasi asing yang masuk justru merugikan pelaku usaha lokal. Kita ingin adanya fair play, dan UU persaingan usaha mengatur hal tersebut,” tambahnya.
Kamis lalu, Majelis KPPU yang diketuai Dinni Melanie dengan anggota Guntur Saragih dan Afif Hasbullah menghukum PT Solusi Transportasi Indonesia membayar denda Rp 29,5 miliar dan dinyatakan bersalah melanggar prinsip persaingan usaha.
Dalam putusannya majelis menilai PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan mitranya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) bersalah melanggar Pasal 14 dan 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 14 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.
Terkait dengan keputusan pembayaran denda oleh KPU tersebut, Kuasa Hukum TPI Hotman Paris Hutapea menyatakan putusan sidang KPPU terhadap kliennya terkait persaingan usaha tak sehat sebesar Rp 30 miliar tidak sesuai dengan temuan fakta di lapangan. “Putusan tersebut merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha Indonesia di mata internasional,” kata Hotman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2020).
Sikap Hotman yang membela operator Ojek Online asal Malaysia itu mendapat beragam komentar sinis netizen di laman Instagram Hotman Paris, @hotmanparisofficial. Ironman89370 dalam komentarnya bilang, udah bener itu KPPU. Kok aplikator bikin anak perusahaan di lapangan, gak fair donk. Malah ini perusahaan asing yg cuma akal-akalan saja itu. Mau untung dua kali, jadi aplikator dan eksekutor.
Netizen lain, ianeinser, berkomentar sinis. Sejak kopi Johny tidak aktif lagi, sejak itu perjuangan rakyat kecil untuk mendapat perlakuan hukum yang adil tidak lagi menjadi prioritas bang Hotman. Sekarang sepertinya cuma membela yang bayaran besar. RIP kopi Johny, kopi perjuangan rakyat. (Ganefo)
Teks Foto: Majelis KPPU pimpinan Dinni Melanie SH.ME dengan anggota majelis Dr. Guntur S. Saragih MSM dan Dr. M. Afif Hasbullah SH. M.Hum, yang menjatuhkan putusan bahwa Grab dan TPI telah melakukan pelanggaran, kamis (2/7/2020) malam.
