JAKARTA, Beritalima.com– Setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘The King of Lip Service’, belakangan banyak pejabat elite di negeri ini diberi julukan mahasiswa dari balik kampus.
Yang teranyar BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjuluki Wakil Presiden Ma’ruf Amin ‘King of Silent’. Julukan negatif kepada Ma’ruf Amin mengemuka karena menilai Wapres tidak bekerja dengan baik dan bahkan cenderung pasif.
Dipermukaan, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga, julukan tersebut memang masuk akal. Sebab, Wapres jarang terlihat melaksanakan kegiatan kenegaraan yang strategis, termasuk keterlibatannya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah banyak ‘memakan’ korban.
Ya, selama ini memang tidak terlihat aktifitas Wapres dalam memutuskan kebijakan strategis. Beberapa kali Ma’ruf Amin hanya terlihat pada acara seremonial, seperti membuka kegiatan ormas keagamaan.
Semua itu, kata pria yang akrab disapa Jamil ini ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Jumat (9/7), membuat banyak pihak menilai kinerja Wapres buruk. Wapres lebih banyak pasif dan diam.
Hanya saja, lanjut Jamil, belum diketahui apa penyebab Ma’ruf Amin seperti itu. Apakah dia pasif dan banyak diam karena keterbatasan kapasitas atau memang tidak ada pendelegasian tugas strategis dari Presiden Jokowi kepada beliau.
Kalau soal kapasitas yang terbatas, tampaknya tidak masuk akal. Sebab, pendidikan wapres sangat tinggi dan pengalamannya berorganisasi juga malang melintang. Bahkan beliau pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota DPR RI.
Begitu juga dilihat dari fisik, wapres tampak masih bugar. Kondisi fisiknya itu masih memungkinkan baginya untuk berfikir jernih serta melakukan aktifitas yang prima.
Soal pendelegasian tugas dari presiden, kata bapak dua putra tersebut, tentu wapres yang tahu. Karena soal pendelegasian tugas apa saja yang diberikan presiden kepada wapres tidak dipublikasikan kepada publik.
Seandainya pasif dan diamnya Ma’ruf Amin sebagai wapres karena memang tak ada pendelegasian tugas strategis dari presiden, tentu tidak adil bila beliau dijuluki King of Silent.
Untuk itu, sebaiknya wapres terbuka menyampaikan tugas apa saja yang didelegasikan presiden kepadanya. “Dari sinilah publik akan dapat menilai apakah julukan King of Silent layak dilayangkan kepada Ma’ruf Amin atau tidak. Jadi, jangan cepat menjuluki Wapres King of Silent
,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
