JAKARTA, Beritalima.com– Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemecatan Novel Baswedan beserta kawan-kawannya.
Bila dalam waktu tiga hari tidak dilakukan Jokowi, BEM mengancam akan turun ke jalan.
“Jokowi sebaiknya mendengarkan dan memgakomodir ultimatum BEM UI tersebut. Sebab, aspirasi mahasiswa pada umumnya didorong idealisme, bukan kepentingan politik praktis,” jelas pengamat komunikasi politik, Muhammad Jamiluddin Ritonga.
Bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Senin (27/9) petang, pria yang akrab disapa Jamil itu mengatakan,
BEM SI selama ini juga selalu melakukan pengkajian sebelum menyampaikan aspirasi. Mereka lebih melihat suatu persoalan dalam bingkai untuk kebaikan bangsa dan negara.
Jadi, ultimatum BEM itu, kata Kamil, tentu didasari dari keprihatinan atas hasil TWK penyidik KPK yang kontroversial. Pegawai KPK yang selama ini sudah teruji integritasnya justeru tidak lulus TWK. Hal itu membuat pertanyaan sebagian besar anak bangsa, termasuk tentunya BEM.
“Para mahasiswa tentu khawatir terhadap KPK bila pegawai terbaiknya dipecat melalui hasil TWK yang kontroversial. Adik-adik mahasiswa tak mau melihat KPK melakukan ketidakadilan kepada Novel Bawesdan dan kawan-kawan yang punya dedikasi,” kata bapak dua putra ini.
Karena itu, ultimatum BEM hendaknya dilihat dari kecintaan merek terhadap KPK. Mereka tak mau lembagi anti rusuah ini hancur karena pegawai terbaiknya dipecat.
Kiranya Jokowi dan elit politik negeri melihat dari konteks tersebut. “KPK harus kuat sebagaimana amanah reformasi. Hal itu mutlak agar korupsi dapat diminimalkan di negeri tercinta,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga
. (akhir)
