JAKARTA, Beritalima.com– Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab mengusulkan mantan Wakil Presiden dua periode, Muhammad Jusuf Kalla (JK) turun tangan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Untuk itu, Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat penuh kepada JK untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut. Jokowi tentu sudah paham dengan tokoh nasional yang mendampingi dia pada periode pertama berkuasa.
Gagasan memberi mandat kepada JK menyelesaikan masalah Papua, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta tersebut saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Selasa (4/5) sore sangat tepat. Sebab, JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik yang terjadi di Aceh, Poso dan Ambon.
“Bahkan JK juga diminta untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Afghanistan. Kala itu, JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik yang terjadi di negara sahabat tersebut,” ungkap pengamat yang akrab disapa Jamil ini.
Selain itu, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur. Sebab JK adalah putra asli Sulawesi Selatan. Karena itu, dia sangat berpeluang dapat diterima pihak-pihak yang bermasalah di Papua.
Dikatakan Jamil, JK juga adalah sosok yang memahami budaya, psikologis dan sosiologis masyarakat Papua. “Dan hal itu akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua,” jelas Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta 1996-1999 tersebut.
Agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepadanya. Melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan .
JK yang juga Wakil Presiden periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu, tim JK berpeluang dapat diterima pihak-pihak yang bermasalah di Papua.
Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Inteligen seyogyanya berada dalam kendalinya. Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman.
Bila Jokowi bersedia memberikan mandat penuh kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua, masalah Papua dapat diselesaikan. “Yang menjadi persoalan sekarang, apakah Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia saat ini bersedia memberikan mandat tersebut kepada JK?,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
