JAKARTA, Beritalima.com– Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Jenderal Purnawirawan Moeldoko bersama Johni Allen kembali mengatasnamakan Partai Demokrat. Kali ini, dua sosok itu mengatasnamakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat melalui poster ucapan selamat Idul Adha 1442 Hijriah.
Padahal Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) Yasona Laloly sudah tegas menolak legalitas kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara 31 Maret 2021.
Memang sulit dipahami, dua sosok itu masih mengklaim sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat.
Karena itu, ungkap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga sepatutnya Moeldoko dan Johny Allen menghormati keputusan Menkumham, terlebih Moeldoko sebagai pejabat publik yang juga kolega Yasona dalam Pemerintahan Jokowi, seharusnya menjaga marwah keputusan tersebut.
Kalau Moeldoko mengabaikan Keputusan Menkumham, sesungguhnya ia juga sudah tidak taat dengan presiden. Sebab, Keputusan Menkumham merupakan representasi dari presiden.
Selain itu, kata pria yang akrab disapa Jamil itu ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Rabu (21/7) siang, perilaku Moeldoko itu dikhawatirkan ditiru rakyat kebanyakan. “Rakyat akan mengabaikan keputusan menteri atau pejabat negara lainnya,” kata Jamil.
Kalau hal itu terjadi, lanjut babap dua putra tersebut, tentu berbahaya bagi kelangsungan Indonesia sebagai negara hukum. “Hukum tidak lagi dijadikan pedoman atau panglima dalam bersikap dan berperilaku oleh masyarakat.
”
Sebelum hal itu terjadi, lanjut Jamil, selayak Presiden Jokowi menegur Moeldoko. “Sebab, perilaku begitu sudah dilakukan berulangkali.
Publik tentu menunggu teguran dan sanksi yang akan diambil Jokowi terhadap Moeldoko. Ini juga jadi ukuran apakah Jokowi taat hukum atau tidak,” demikian
Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
