JAKARTA, Beritalima.com– Sebagian besar masyarakat masih ragu, bahkan menolak rencana Pemerintah pimpinan Presiden Jokowi untuk memberi vaksin Covid-19. Padahal Presiden sudah menyatakan akan menjadi orang pertama yang di vaksin di Indonesia.
Pernyataan Presiden Jokowi itu tidak serta merta membuat masyarakat percaya terhadap vaksin yang akan diberikan pemerintah. Hal itu wajar mengingat presiden bukan orang kredibel dalam menyampaikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Seharusnya Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Sebab, dua lembaga inilah di dalam pemerintahan yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan vaksin Covid-19.
Selain dua lembaga itu, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, sebetulnya Pemerintah dapat menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyampaikan vaksin Covid-19. Lembaga ini tentu sangat kredibel menyampaikan hal itu.
Sayang, Pemerintah tidak melibatkan IDI dalam menyampaikan rencana vaksin Covid-19 ke masyarakat. Justeru IDI menginformasikan, sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang telah lulus uji klinis fase tiga di Indonesia. Bahkan BPOM hingga kini juga belum menyampaikan vaksin mana yang aman, berhasiat, dan bermutu sesuai standar internasional seperti WHO.
Pernyataan IDI itu membentuk persepsi di sebagian masyarakat bahwa belum ada vaksin Covid-19 yang layak digunakan. Persepsi inilah yang membuat masyarakat masih ragu, bahkan menolak rencana vaksin Covid-19. Masyarakat juga masih ragu kehalalan vaksin tersebut. Keraguan itu masih menguat karena MUI hingga kini belum menyampaikan hal itu. “Jadi, kredibilitas penyampai vaksin Covid-19 menjadi faktor dominan penyebab terjadinya keraguan dan penolakan di masyarakat,” kata dia.
Selain itu, keraguan dan penolakan juga disebabkan masih parsialnya informasi tentang vaksin Covid-19. Sebagian masyarakat menganggap akan di vaksin produk Sinovak, yang oleh WHO dinilai paling rendah efektivitasnya. Hal ini makin membuat masyarakat khawatir untuk di vaksin.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun pesan yang komprehensif agar masyarakat mengerti mengenai vaksin Covid-19, konsekuensinya, dan kemungkinan antisipasinya. Dengan informasi seperti itu, masyarakat siaga dan siap saat pelaksanaan vaksin.
Untuk itu, pemerintah hendaknya menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin pelaksanaan vaksin layak secara medis dan halal secara agama. Pemerintah juga perlu menjelaskan cara praktis penanganan vaksin, mengkoreksi rumor dan misinformation, serta menjelaskan rencana paska vaksin Covid-19.
Jadi, pemerintah, IDI, dan MUI perlu berkoordinasi agar terjadi sinergi satu pesan komunikasi yang sampai ke masyarakat. Tentu diperlukan berbagai media yang menjangkau seluruh masyarakat untuk menyampaikan pesan vaksin Covid-19 secara gratis.
“Hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi. Tanpa komunikasi yang tepat, masyarakat tidak akan mengadopsi perilaku yang diharapkan dan tujuan pemerintah agar masyarakat bersedia di vaksin akan sulit tercapai.,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
