JAKARTA, Beritalima.com– Keputusan partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Ma’ruf Amin menjadi cawapres sang petahana pada Pilpres, 17 April 2019 ada kaitannya dengan pesta demokrasi 2024.
Padahal, beberapa hari sebelum ditetapkannya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Sang Petahana (Jokowi-red) untuk Pilpres mendatang, malah yang berkibar sosok Mahfud MD, laki-laki kelahiran Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 13 Mei 1957 bakal menjadi wakil presiden guna melanjutkan dua periode pemerintahan pimpinan mantan Walikota Solo tersebut.
Bahkan, setelah nama-nama cawapres Jokowi mengerucut dan muncul inisial M yang bakal mendampingi Jokowi, nama mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Mahfud MD semakin menguat.
Bahkan Mahfud sudah menyaipkan segala sesuatunya bila dia ditunjuk Jokowi menjadi pendampingnya sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Namun, impian mantan Menteri Pertahanan (Menhan) pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini terhempas bebera jam sebelum Jokowi mendeklarasikan maju sebagai capres pada Pilpres nanti.
Ya, keputusan Jokowi setelah berembuk dengan pimpinan partai koalisi mengagetkan banyak pihak, termasuk pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Titin Purwaningsih.
Titin menilai, terhempasnya nama pakar hukum tata negara itu, terkait dengan pesta demokrasi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Jika Pak Mahfud menjadi cawapres Jokowi, kata Titin, Jumat (10/8), Pak Mahfud berpotensi untuk maju menjadi capres. Padahal, partai pengusung Jokowi sudah punya kader yang nantinya akan diusung dalam Pilpres 2024.
Dikatakan, dengan dipilihnya Ma’ruf Amin, partai pengusung lebih aman dan leluasa untuk mendorong kadernya menjadi capres atau cawapres, karena Ma’ruf Amin tidak mungkin akan maju menjadi capres 2024.
“Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kecil kemungkinan Ma’ruf Amin menjadi capres, sehingga partai pengusung Jokowi akan saling berlomba untuk menjadi capres maupun cawapres 2024.”
Dijelaskan, PDIP bukan kali ini saja berduet dengan ulama dari kalangan NU untuk Pilpres, seperti saat Mega bersanding dengan Hasyim Muzadi. Namun, perlu dicatat, ketika PDIP berduet dengan tokoh NU justru sering gagal.
“Saya tidak tahu apakah Jokowi yang berduet Ma’ruf Amin mengulangi kekalahan duet Mega-Hasyim Muzadi? Namun, kondisi saat ini banyak simpatisan, kader PDIP melihat sosok presiden incumbent, bukan sosok Ma’ruf Amin. Sosok Ma’ruf hanya menggalang suara dari kalangan NU saja,” kata dia.
Terkait dengan dukungan Demokrat kepada Prabowo meski sempat renggang, menurut Titin, itu pilihan yang paling tepat dibandingkan memberikan dukungan kepada capres kubu sebelah. “Kalau bergabung dengan koalisi Jokowi, tidak strategis bagi Demokrat, apalgi partai ini punya calon untuk diusung 2024,” demikian Titin Purwaningsih. (akhir)
