JAKARTA, Beritalima.com– Pemberian julukan terhadap pimpinan negara lagi tren di Indonesia. Julukan tersebut dimunculkan Badan Eksekutim Mahasiswa (BEM) dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) yang ada di tanah air melalui media sosial yang kemudian diwacanakan media massa.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan, BEM Universitas Negeri Semarang (UNNES) teranyar menjuluki Wakil Presiden Ma’ruf Amin ‘King of Silent dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai King of Ghosting.
Sebelumnya BEM UI menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) King of Lip Servis.
Semua julukan tersebut bernada negatif yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang paling berkuasa di Indonesia. Nadanya mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua DPR RI.
Masalah kepercayaan (trust), kata pria yang akrab disapa Jamil ini ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Kamis (8/7) siang, tentu sangat menentukan efektifitas kepemimpinan seseorang. Trust yang rendah terhadap seorang pemimpin dengan sendirinya kepemimpinannya akan tidak efektif lagi.
Padahal, kata Jamil, Indonesia saat ini mengalami krisis sebagai dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya rakyatnya sehingga dapat menggerakkan semua potensi bangsa untuk bersama-sama mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Dengan kepercayaan yang rendah kepada pemimpin, tentu dukungan itu sulit diperoleh. “Indikasi sebagian rakyat sudah tidak mempercayai pemimpinnya itu terlihat dari berbagai cemoohan yang diberikan BEM dan Ormas Pemuda,” kata Jamil.
Mereka tidak akan mengikuti arahan dai para pemimimpinnya. Malahan ia akan memilih jalan sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Gejala ke arah sana sudah mulai mengemuka belakangan ini. Sebagian rakyat sudah tidak percaya dengan kebijakan yang diambil Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Akibatnya, guna mengamankan kebijakan yang diambil, Pemerintah harus mengerahkan TNI dan Polri. Harapannya, dengan adanya TNI dan Polri, rakyat akan patuh melaksanakan PPKM Darurat.
Jadi, lanjut bapak dua putra tersebut, menurunnya trust pemimpin negeri harus segera diatasi. Kalau tidak, dihawatirkan akan semakin banyak rakyat yang menjauh dari pemimpinnya.
“Situasi demikian tentu didak baik untuk negeri tercinta, apalagi saat negeri ini menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah sangat menghawatirkan,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
