JAKARTA, Beritalima.com– Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga menilai, wacana untuk memajukan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 untuk tes pasar.
Saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Minggu (1/11) siang, pria yang arab disapa Jamil itu mengatakan, seperti juga politisi lainnya, sebagai Ketua Umum partai besar seperti Golkar, sudah pasti Airlangga punya angan-angan bisa menjadi seorang presiden, melebihi pretasi yang diraih orangtuanya.
Hanya saja, jelas Jamil, saat ini Airlangga yang juga pembantu Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Hanya saja, elektabilitas Airlangga tidak mendukung menuju kursi Indonesia Satu, menggantikan posisi Jokowi yang habis 2024.
Sadar akan elektabilitas Ailangga yang jauh dibawah calon-calon lainnya seperti hasil lembaga survei, para anak buah Airlangga di Partai Golkar mewacanakan untuk mengusung Airlangga bersama Jokowi maju sebagai calon presien dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2024.
Karena itu, tidaklah salah kalau kader Partai Golkar seperti Leo Nababan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai Pohon Beringin ini mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pendamping Airlangga Hartanto.
“Saya nilai, usulan para kader Golkar itu tentu wajar mengingat Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Golkar. Partai ini juga menduduki posisi kedua dalam raihan kursi pada Pemilu Legislatif lalu. Mungkin, mereka mengasumsikan memiliki banyak pendukung.
Hanya saja Airlangga Hartanto memang memilik sisi lemah dari sisi elektabilitas. Dari sekian banyak survei yang dilakukan, elektabilitasnya memang sangat rendah. Sebab itu, menjadi logis bila kader Partai Golkar mencoba mengusulkan Jokowi sebagai pendamping Airlangga Hartanto. Tujuannya tentu untuk mendongkrak elektabilitas sang Ketua Umum.
Sedangkan upaya mengusulkan pasangan Hartanto-Jokowi lebih dini diperkirakan sebagai tes pasar. Golkar ingin mengetahui respon pasar, termasuk PDIP dan Jokwi sendiri.Bila respon pasar positif dan Jokowi berkenan, Golkar akan mengelola isu pasangan Hartanto -Jokowi secara terus menerus hingga dicalonkan secara resmi 2024.
Dengan cara begitu, Golkar berharap elektabilitas Hartanto dan partainya akan meningkat. Hal ini tentu akan dapat mendongkrak suara Golkar pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Harapan demikian saya nilai wajar saja. Sebab, semua partai akan mencari pasangan yang dapat mendongkrak elektabilitasnya.
Hanya saja, lanjut Jamil, isu yang dilontarkan kader Golkar ini direspon negatif PDIP. Kader PDIP justeru meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani wabah pandemi virus Corona (Covid-19) beserta dampaknya, bukan memperbanyak pencitraan.
Selain itu, masyarakat juga melihat usulan Hartanto – Jokowi sebagai pasangan capres-cawapres dengan skeptis. “Usulan seperri ini saya nilai hanya agenda kalangan elite, yang korelasinya dengn kepentingan rakyat saat ini sangat rendah.
Rakyat justeru menilai, Golkar terlalu ambisius untuk memperoleh kekuasaan. Empati terhadap rakyat yang sedang susah terkesan dibaikan begitu saja. Lagi pula, tidak ada jaminan memasangkan Hartanto-Jokowi akan otomatis meningkatkan elektabilitasnya.
Apalagi saat ini elektabilitas Jokowi terus turun. Bahkan ada kemungkinan elektabilitas Jokowi akan semakin turun bila penanganan Covid-19 dan penanganan dampak ekonominya berlarut-larut. “Jadi, mengangkat isu pasangan Hartanto-Jokowi pada Pilpres 2024 di era pandemi ini justeru bunuh diri. Golkar bukan mendapat citra baik, tapi elektabilitasnya berpeluang anjlog,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
