JAKARTA, Beritalima.com– Perubahan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia dari biru ke merah putih mendapat banyak komentar.
Kalau perubahan warna pesawat tersebut dikaitkan dengan warna bendera Partai Demokrat tentu mengada-ada. Sebab, pesawat kepresidenan RI awalnya berwarna biru. Sementara bendera dan pakaian Partai Demokrat berwarna biru dongker.
“Jadi, kalau ada yang mengaitkan kritik kader Demokrat dengan warna partainya, bisa jadi yang mengaitkan hal itu mungkin buta warna. Orang-orang seperti ini mungkin perlu pendamping dari ahli warna,” ungkap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga.
Kritik terhadap perubahan warna pesawat tersebut, kata pria yang akrab disapa Jamil ini, sangat beralasan. Sebab, pada masa sulit seperti saat ini Pemerintah seolah tidak mengtahui apa yang meenjadi skala perioritas.
Padahal, lajut bapak dua anak ini, semua sepakat, saat ini seharusnya perhatian anak bangsa sepenuhnya pada penanganan Cobid-19, termasuk tentunya alokasi anggaran semuanya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, bukan untuk yang lain, apalagi untuk mencat pesawat yang jauh dari kepentingan mendesak.
Karena itu, ungkap Jamil, sangat sulit dipahami kalau Pemeritahan Jokowi masih sempat berpikir mengalokasikan anggaran untuk mengganti warna pesawat kepresidenan. “Ini sungguh-sungguh diluar pemikiran saya,” kata Jamil kepada Beritalima.com, Selasa (4/8) siang.
Kalau anggaran untuk itu masih ada, sepatutnya dialokasikan membantu sebagian rakyat yang sudah susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang seharusnya.menjadi prioritas pemerintah untuk segera diatasi.
Tentu bagi rakyat miskin yang sudah susah untuk makan, akan tergores batinnya menyaksikan perubahan warna pesawat tersebut.
“Kepekaan terhadap kepedihan rakyat inilah yang terkesan sudah luntur disebagian pimpinan negeri ini. Sense of crisis benar-benar sudah menjauh dari pimpinan negeri. Padahal, presiden Jokowi sudah berulang kali mengingatkan perihalnya penting sense of crisis disaat pandemi Covid-19,” jelas dia.
Nyatanya, di Sekretariat Negara (Sekneg) sense of crisis-nya terkesan sudah tumpul. “Kiranya ini menjadi PR bagi presiden untuk menanamkan sense of crisis di lingkungan terdekatnya. Hal ini penting agar sense of crisis tidak hanya dijadikan slogan untuk menghibur rakyat,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
