JAKARTA, Beritalima.com– Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno untuk mempercepat pelaksanaan kongres untuk mememilih ketua umum sekaligus menyusun program kerja partai berlmbang ‘Matahari’ tersebut bukan hanya sekadar dapat memecah belah kader tetapi juga membuat program tidak jalan sehingga sasaran akhir 2024 tidak tercapai.
Hal itu diungkapkan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dan pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Djamiludin Ritonga yang dihubungi Beritalima.com secara terpisah, Kamis (2/1).
Seperti diberitakan, Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan, pelaksanaan penentuan ketua umum partainya melalui kongres akan digelar lebih cepat dengan alasan untuk mencegah potensi perpecahan yang direncanakan pihak tertentu.
“Ketua umum (Zulkifli Hasan) dan Sekjen bakal menyelenggarakan kongres dalam waktu dekat. Ada kemungkinan kita akan majukan jadwal kongres dari akhir Maret menjadi awal Maret atau lebih cepat dari itu,” kata Eddy kepada Media Indonesia, Senin (23/12).
Menurut dia, alasan mempercepat pelaksanaan kongres untuk menjaga soliditas dan mengantisipasi pihak tertentu membuat kegaduhan. PAN tidak boleh rusak akibat agenda pribadi serta pemaksaan kehendak segelintir orang. “Mempercepat kongres untuk mencegah potensi mudharat yang lebih besar dari oknum-oknum yang punya agenda pribadi di partai.”
Meski demikian, ia mengaku hingga saat ini PAN belum terpecah menjadi dua kubu pendukung Zulkifli Hasan dan dan Amien Rais. “Tak ada (perpecahan) Ketum Zulkifli Hasan dan saya adalah pimpinan partai yang sah,” kata Eddy.
Pangi yang dihubungi melalui selulernya menyebutkan, mestinya kongres PAN tetap berjalan secara alamiah. Namun, kalau ada pihak yang ngotot untuk mempercepat kongres tetapi melabrak aturan yang ada, hal bisa ini tentu saja bisa memecah belah partai.
“Kalau ada pihak yang ngotot dengan alasan agar partai tidak terpecah seperti disebutkan Eddy Soeparrno, tentu perlu dipertanyakan maksud pihak itu. Saya melihat ada agenda lain dari pihak yang mempercepat pelaksanaan kongres,” ungkap pengajar lmu politik pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Dikatakan pria kelahiran nagari Buluh Rotan, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, 20 Januari 1986 tersebut, tidak boleh terjadi hanya karena ego atau ambisi pribadi kader menjadi ketua umum membuat PAN pecah.
“Sebagai salah satu partai yang berbasiskan agama mayoritas di tanah air, PAN tak boleh pecah seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuat partai berlambang Ka’bah itu terpuruk pada pemilu legislatif lalu dan nyaris tidak lolos ke Senayan.”
Menurut Pangi, PAN harus tetap menjaga soliditas apalagi Pilkada serentak 2020 yang menjadi bagian program PAN sudah di depan mata. “Harusnya, kubu ZulkifliHasan mengikuti saja keputusan kolektif kologial partai karena yang menentukan siapa menjadi ketua umum adalah pemegang hak suara. Jangan melawan,” kata pria ini.
Melihat apa yang terjadi belakangan ini apalagi sampai ada yang melarikan palu dan meninggalkan ruang rapat sebelum acara selesai, Pangi yakin sekali PAN berpotensi pecah sehingga terbentuk dualisme kepengurusan bila ada kelompok yang mau menang sendiri tanpa mengikuti aturan yang ada.”
Pada kesempatan terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Djamiluddin Ritonga mengatakan, apapun alasannya tidak boleh mempercepat kongres secara sepihak. Bila itu dilakukan, ini yang bakal dan menjadi biang keladi pemecah belah partai.” kata Djamil.
Harusnya, lanjut pria berdarah mandailing itu, penentuan waktu dan tempat serta pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) harus ditentukan dalam rapat pimpinan paripurna dan disepakati para peserta rapat.
Justru, kata pria yang juga aktif dalam kehumasan tersebut, penetapan waktu dan kongres serta SC dan OC secara sepihak, dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak yang tidak aejalan dengan mereka.
Kecurigaan tersebut, lanjut bapak dari dua putra tersebut akan membuat friksi antar kubu dalam organisasi termasuk partai politik semakin kuat,. Inilah yang berpotensi membuat PAN terpecah belah, mengikuti jejak PPP yang nyaris ‘gigit jari pada pemilu legislatif lalu.
“Kalau cara-cara koboi seperti itu tetap dipaksakan kubu Zulkifli Hasan, saya yakin hal itu sebagai sumber penolakan kubu yang berseberangan yang ujungnya membuat PAN terpecah sehingga semakin sulit untuk mencapai target organisasi. Soalnya, perpecahan tidak hanya bakal terjadi di kalangan elite tetapi juga sampai ke akar rumpu,” demikian Muhammad Djamiludin Ritonga. (akhir)
