JAKARTA, Beritalima.com– Ditolaknya permohonan Partai Demokrat vesi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan Partai Demokrat dibawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diakui pemerintah.
Keputusan itu, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga sudah diperkirakan sebelumnya mengingat Partai Demokrat pimpinan Moeldoko sungguh-sungguh tidak sesuai dengan AD/ART dan UU Partai Politik. “Jadi, pemerintah sudah menegakkan hukum seadil-adilnya dan menepis isu adanya intervensi pemerintah,” kata di dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (31/3) malam.
Dengan keputusan pemerintah ini, lanjut laki-laki yang akrab disapa Jamil ini, popularitas Partai Demokrat diperkirakan semakin tinggi. Begitu pula dengan elektabilitas partai berlambang Bintang Mercy tersebut.
Karena itu, Jamil berharap Partai Demokrat tetap sebagai partai oposisi yang berkoalisi dengan rakyat. Hal ini diperlukan agar di parlemen fungsi pengawasan tetap berjalan sehingga check and balance masih ada di Indonesia. “Hal itu membuat optimisme demokrasi tetap tumbuh subur di Indonesia,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
