JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Jokowi yang isinya ingin mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana atau kekuasaan Presiden untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres V/2020.
Cara putra sulung Presiden pilihan rakyat dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi sangat santun dan cenderung indirect.
AHY, kata pengamat politik Muhammad Jamiluddin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Selasa (2/2) pagi, tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan ada gangguan terhadap partai yang dia pimpin, terutama terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025.
Pesan-pesan yang disampaikan AHY kepada Jokowi semata untuk meminta klarifikasi, tanpa bermaksud melibatkan Presiden dalam persoalan internal Partai Demokrat. “Dalam surat itu, saya nilai AHY hanya ingin menegaskan, Jokowi bukanlah pemimpin yang suka mencampuri internal partai politik,” kata pengamat yang akrab disapa Jamil ini.
Jadi, lanjut Jamil dengan komunikasi yang indirect, AHY sungguh-sungguh menghormati Presiden Jokowi dan menjaga marwah Istana Kepresidenan. AHY juga tidak menyebut nama orang dekat presiden yang diduga terlibat dalam mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat. Ini mencerminkan AHY menganut asas praduga tak bersalah.
Karena itu, sungguh elok bila Presiden Jokowi merespon permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY untuk datang ke Istana. Melalui makan bersama di Istana, sebagaimana yang acap dilakukan Jokowi, tampaknya persoalan Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan elegan.
“Selain itu juga Jokowi juga tidak membawa nama buruk sebagai pemecah belah partai politik bila dia nanti meninggalkan Istana di akhir masa tugasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia,” kata penulis buku ‘Perang Bush Memburu Osama’ tersebut.
Pertemuan itu, lanjut Jamil, sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar sehingga digoreng terus pihak-pihak yang menginginkan dunia perpolitikan di Indonesia tetap gaduh.
Apalagi, lanjut dia, enam tahun Pemerintahan bekas Walikota Solo itu, tiada hari tanpa kegaduhan. “Jangan sampai kondisi seperti ini bakal dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh.
Dengan cara itu, Presiden Jokowi memperlihatkan kepada khalayak luas, partai politik harus independent. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengkudeta ketua umumnya.
“Kalau saja Jokowi melakukan hal itu, pastilah akan dikenang sebagai presiden yang sangat menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
