JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi rencana pengadaan mobil baru untuk presiden-wakil poresiden, menteri dan pejabat setingkat menteri serta pimpinan lembaga negara.
Politisi senior Partai Golkar tersebut mengatakan, seharusnya mobil pejabat beralih ke mobil listrik. “Saya harap mobil pejabat negara harus beralih ke mobil listrik. Pemerintah harus beri contoh ke publik. Sudah saatnya kendaraan bahan bakar minyak harus bermigrasi ke listrik,” kata Bambang kepada awak media di Jakarta, Sabtu (24/8).
“Ini domain pemerintah. Kami di DPR hanya menyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah yang mengeksekusi apa yang jadi kesepakatan. Yang tahu efektif atau tidaknya, ya pemerintah,” jelas pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Namun, bagaimana pelaksanaannya, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pengadaan mobil baru itu kepada pemerintah. Tetapi Bamsoet menyerahkan kepada pemerintah. “Saya hanya menyarankan agar pejabat memberi contoh untuk beralih menggunakan mobil listrik,” ulang wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini.
Sebelumnya diberitakan, presiden-wakil presiden terpilih pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat beberapa waktu lalu, para anggota kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara bakal menggunakan mobil dinas baru.
Anggaran pengadaan mobil ini lebih dari Rp 147 miliar. “Saya melihat Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi tidak peka dengan penderitaan rakyat. Masak dalam kondisi ekonomi Indonesia ‘sekarat’ seperti sekarang dan rakyat menderita karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah malah mengeluarkan anggaran untuk membeli mobil dinas,” kata pengamat politik MJ Ritonga kepada Beritalima.com, Sabtu (24/8) petang.
Menurut dia, alasan pemerintah mobil yang digunakan sekarang sudah berusia lebih 10 tahun dan sering rusak, itu tidak masuk akal. “Masak iya. Itu kan mobil mewah dan selalu dalam perawatan. Janganlah akal-akali uang rakyat dengan kondisi ekonomi seperti saat ini,” kata dia.
MJ Ritonga minta Presiden Jokowi menangguhkan pengadaan mobil mewah untuk para pejabat negara itu. “Gunakan uangnya untuk perbaikan ekonomi. Rakyat anda tengah menderita,” ketus pengamat ini.
Dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (21/8/2019), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dimulai 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai. (akhir)
