SURABAYA, Beritalima.com-
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo membuat sebuah keputusan yang kontroversial. Pasalnya, Presiden RI indonesia itu memberikan izin tambang terhadap ormas agama. Keputusan itu belum pernah terjadi dalam sejarah indonesia.
Permasalahan itu juga tak lepas dari sorotan dari berbagai kalangan. Termasuk Fahrul Muzaqqi S IP M IP, Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair). Ia menilai keputusan yang diambil oleh Presiden RI itu dapat memiliki konsekuensi politik.
Alih alih menjadi kesempatan bagi para ormas, menurutnya, keputusan itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa depan. Fahrul menilai, ormas yang ikut andil dalam keputusan ini secara tidak langsung akan memiliki hutang politik.
Walaupun mempertaruhkan independensi, Fahrul menilai ormas-ormas agama yang menyambut keputusan tersebut memiliki pertimbangan moral tertentu. Lebih lanjut, ia berharap para elit ormas mampu menjaga marwahnya agar tidak menjadi ‘sandera politik’.
“Ketika ada ormas yang menyambut baik keputusan ini, secara tidak langsung ormas tersebut akan menjadi partner politik. Disinilah peran ormas diuji agar tetap objektif dan tidak hanya menjadi ‘stempel’ pemerintah. Ini justru menjadi tantangan bagi para ormas dalam konsesi tambang,” ujar Fahrul.
Lebih lanjut, Fahrul menjelaskan tiga tantangan utama untuk ormas agama yang ikut andil dalam pengelolaan lahan tambang ini.
Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, memberikan pertimbangan yang objektif dan kritis. Ketiga, menjaga identitasnya sebagai civil society yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih utama, alih-alih pertimbangan bisnis.
Walaupun menghadapi tantangan yang pelik, Fahrul menilai, konsesi itu dapat menjadi langkah akselerasi positif bagi ormas.
“Ormas yang semula hanya outsider dalam memanfaatkan natural resource, kini terlibat aktif untuk mengelolanya. Sehingga, ormas dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, Fahrul ia menyoroti kekhawatiran ormas akan terjerumus pada kepentingan elitnya sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah terus mengevaluasi keputusan ini. Selain itu, menurutnya, ormas harus mempertimbangkan secara objektif.
“Ormas yang mendapatkan izin tambang harus bisa menjaga semangat kolektivitasnya, agar menjadi berkah. Jika tidak, maka ormas akan terjerat hanya pada kepentingan para kelompok elit. Alih-alih menjadi berkah, jangan sampai keputusan ini malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” paparnya.(Yul)
