Ogan Komering Ulu, beritalimacom- Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, mengkritik kinerja Dinas Pendidikan yang terkesan tutup mata tentang banyaknya permasalahan disekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA, yang selalu jadi soroton publik terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pungutan Liar (PUNGLI), disaat Pemerimaan Siswa Baru (PSB) dan perpisahan siswa yang sudah Tamat sering kali dimanfaatkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum Guru, dengan meminta uang sebagai alasan untuk sumbangan sukarela.
Modus operandi yang dilakukan oleh oknum itu menuai protes dari orang tua/wali murid dan masyarakat Kabupaten OKU, dari informasi yang berhasil dihimpun beritalima.com Senin (14/11), dengan adanya permasalahan yang ada di seluruh sekolah negeri di Kabupaten OKU menunjukan ketidakseriusan dan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.
Sementara laporan, kritik maupun saran dari orang tua/wali murid dan masyarakat terhadap pihak Dinas Pendidikan tidak pernah ditindaklanjuti, hal tersebut mengundang pertanyaan dikalangan masyarakat seakan-akan ada persengkokolan antara Dinas Pendidikan Kabupaten OKU dengan pihak sekolah.
Saat diwawancarai beritalima.com, salah seorang orang tua/wali murid yang namanya enggan di mediakan, mengatakan bahwa kecewa melihat kondisi sekolah di OKU yang sering melakukan pungutan (minta uang), dengan alasan sumbangan sukarela untuk biaya perpisahan siswa dan lain sebagainya, kalau hal itu terus terjadi bisa bobrok dunia pendidikan sekolah itu seakan-akan, dijadikan tempat mencari uang (bisnis).
“Padahal sekolah tempat belajar dan mengajar demi untuk mencerdaskan anak bangsa”, terangnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPC FBI Kabupaten OKU Ari, menerangkan dinas pendidikan harus segera melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah di OKU karena selama ini, dinas pendidikan dianggap tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi laporan dari masyarakat, ataupun kritik dan saran sering diabaikan mestinya, dinas pendidikan harus cepat tanggap dan merespon positif dalam setiap laporan.
“Dengan banyak laporan dari orang tua/wali murid atau masyarakat, hal demikian merupakan salah satu Pekerjaan rumah (PR) bagi Dinas Pendidikan untuk segera melakukan perubahan dan perbaikan terhadap seluruh sekolah yang ada di OKU”, katanya.
Kemudian lanjut Ari, apabila ditemukan pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan oknum harus ditindaklanjuti, dan ada kejelasan karena kalau dibiarkan akan merajalela nantinya yang akan menjadi korban masyarakat atau orang tua/wali murid itu sendiri
“Saya menyarankan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU untuk segera mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja yang ada diruang lingkup dunia pendidikan supaya kedepan bisa berjalan dengan baik”, lanjut Ari.
Ari menambahkan Dinas Pendidikan Kabupaten harusnya tidak tebang pilih pada setiap permasalahan yang dilakukan oleh oknum Kepala sekolah, ataupun oknum guru apabila terbukti melakukan penyimpangan harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku
Ditempat terpisah ketika ditemui beritalima.com Senin (14/11) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Drs. Mahyudin Helmi tidak berada ditempat. [Ariyan]
