JAKARTA – Perjalanan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sejak 2020 sudah mencapai 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat perkembangan kualitas penanganan di berbagai daerah, apakah berubah ke arah yang lebih baik atau kurang baik.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan data penanganan selama 11 bulan ke belakang. Dan provinsi-provinsi dari Pulau Jawa – Bali memiliki kontribusi terbesar terhadap kasus nasional. Hal itu disampaikan saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Provinsi di pulau Jawa dan Bali, secara konsisten memberikan kontribusi yang tinggi dalam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali, selalu berada di sepuluh besar setiap bulan, kecuali bulan Oktober 2020 dimana hanya 4 provinsi masuk 10 besar,” papar Wiku.
Dari Pulau Jawa dan Bali, terdapat beberapa provinsi yang konsisten menduduki 4 besar penambahan kasus tertinggi bulanan dalam kurun tahun 2020 dan 2021. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keempat provinsi ini konsisten menduduki 4 besar terlihat pada bulan April, September, Oktober, November, Desember di tahun 2020, serta Januari dan Februari 2021.
Keempat provinsi tersebut bersama provinsi lain yang masuk 10 besar, menyumbangkan lebih dari 90 persen kasus nasional pada masa awal pandemi. Meski demikian dengan upaya daerah meningkatkan kualitas penanganan, menunjukkan trennya terus menurun hingga terlihat pada bulan Februari 2021 menjadi 80 persen. Dan kontribusi 10 besar provinsi menjadi tidak setinggi masa awal pandemi.
Secara karakteristik daerahnya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah dengan kota-kota besar dengan populasi lebih padat dibandingkan provinsi di pulau lainnya. Sehingga potensi penularan lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat.
Dan hal ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali tingkat kabupaten/kota yang dimulai sejak awal Januari 2021 dilanjutkan PPKM mikro tingkat desa dan kelurahan. Dan kebijakan ini dirasa menjadi salah satu langkah yang tepat memperbaiki kondisi akibat pandemi ini.
“Tentunya pelaksanaan PPKM mikro yang dikoordinasikan oleh Posko di desa dan kelurahan, harus ditingkatkan kualitasnya dengan koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah, dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat dan tentunya peran serta masyarakat agar jumlah kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang sudah banyak ini tidak semakin bertambah,” pungkas Wiku.
