Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia (Penmil PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si. menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (16/10/2018) waktu setempat.
Pertemuan konsultasi terkait misi PBB MONUSCO (Mission De L Organesation Des Nations Unies Pour La Stabilization en Republique Demokratique du Congo) dipimpin oleh Presiden Dewan Keamanan PBB H.E. Mr. Sacha Sergio Liorentty Soliz.
Pada kesempatan tersebut, Special Representative Secretary General /Head of Monusco dan Special Envoy untuk Great Leak Region Mr. Said Djinnit memberikan briefing terkait perkembangan terbaru di Democratic Republic of Congo / Republik Demokratik Kongo.
Beliau menjelaskan beberapa hal diantaranya masih terjadi kekerasan dari berbagai kelompok bersenjata yang diarahkan kepada rakyat sipil maupun aparat keamanan Angkatan Bersenjata di Kongo menjelang diadakannya Pemilu yang akan berlangsung pada bulan Desember 2018.
Selanjutnya disampaikan oleh Mr. Said Djinnit bahwa Dewan Keamanan PBB meminta agar negara-Negara di kawasan seperti Burundi, Uganda, Rwanda untuk bisa membantu meredakan ketegangan yang terjadi di negara yang sedang dilanda konflik tersebut. Disamping itu, PBB mengharapkan agar dalam menghadapi Pemilu yang akan digelar pada bulan Desember 2018, Pemerintah Kongo diminta agar memberikan akses bagi Pengamat Independence Internasional.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang masih terkendalanya beberapa kontingen Pasukan PBB yang akan ditugaskan di Kongo hingga saat ini belum diberangkatkan, karena masih adanya penundaan clearence dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo. Dewan Keamanan PBB meminta agar Pemerintah Kongo bersikap proaktif, sehingga kelangsungan perdamaian akan segera terwujud dan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar.
Pada sesi akhir juga dibahas adanya wabah Ebola yang mengakibatkan 120 orang meninggal dunia dan masih menjadi penyebab kematian terbesar di Kongo, yang memerlukan kerja sama antara Pemerintah Kongo dan dunia international dalam menangani kasus tersebut.
Perwakilan Indonesia dalam pertemuan tersebut secara terus menerus mencermati perkembangan politik yang terjadi di negara Kongo serta pengaruhnya terhadap Kontingen Rapidly Deployment Batalyon (RDB) Indonesia yang menjadi salah satu Batalyon Pasukan Perdamaian PBB yang akan ditugaskan di Kongo.
