PADANG – Bukittinggi merupakan salah satu dari 30 kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kota Pusaka. Memiliki banyak bangunan dan nilai budaya yang bersejarah, Kota Pusaka ini juga berada di daerah rawan bencana dengan risiko tinggi.
“Bukittinggi ini punya banyak bangunan dan nilai budaya yang bersejarah, tapi sayangnya juga berada di daerah dengan risiko bencana tinggi. Kita harus pikirkan bagaimana menjaga aset-aset itu dari ancaman bencana,” kata Plt Deputi Bidang Sistem dan Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, dalam kesempatannya bertemu dengan Wakil Wali Kota Bukittinggi pada Rabu (31/3).
Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya menggantungkan hidupnya dari kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Maka dari itu perlindungan, penguatan, dan pengurangan risiko bencana di cagar budaya perlu dilakukan.
Upaya penanggulangan bencana harus sejalan dengan pembangunan. Investasi dalam hal penguatan infrastruktur cagar budaya yang tahan bencana juga penting untuk dilakukan. Hal ini akan berdampak langsung dengan perekonomian masyarakat ke depannya.
“Kalau cagar budaya itu hancur terkena bencana, maka rekonstruksi dan rehabilitasinya akan memakan biaya yang besar. Bahkan warisan budaya bisa hilang karena bencana tersebut. Lebih baik disiapkan infrastruktur yang baik agar tidak perlu mengalami kerugian,” kata Raditya.
Hal yang serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi. Bukittinggi memiliki banyak sekali cagar budaya tapi sayangnya tidak pernah dilakukan inventarisir dan pemetaan bahayanya.
“Banyak sekali cagar budaya di Bukittinggi yang seharusnya bisa didaftarkan ke UNESCO. Sayangnya, kita masih kurang melek terhadap sejarah,” kata Marfendi.
Beliau berharap, dengan pertemuan ini, BNPB dapat membantu memperkuat ketahanan cagar budaya di Kota Bukittinggi.
“Kami sangat berharap BNPB dapat membantu kami untuk memperkuat aset-aset warisan budaya yang kami miliki agar tidak hilang karena ancaman bencana,” harap Marfendi.
