Jakarta, beritalima.com| – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat Pendidikan dan pelatihan vokasi, guna penuhi target 500 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2026 yang akan dipekerjakan di pasar internasional, seperti disarankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengutarakan, selain merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, juga penyiapan tenaga terampil Indonesia yang siap mengisi pasar kerja global.
Jadi, kata Christina, pentingnya integrasi antara kebutuhan penempatan pekerja migran dengan peningkatan kompetensi lulusan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selama ini, KemenP2MI telah mengidentifikasikan potensi suplai tenaga kerja untuk penempatan luar negeri dari berbagai sekolah vokasi termasuk SMK.
“Bagi kami proses penempatan bisa berjalan lebih cepat dan terarah dengan adanya kandidat-kandidat calon pekerja migran yang telah memiliki kompetensi sesuai permintaan,” ujar Christina. KemenP2MI akan memastikan kesiapan dan kompetensi lulusan, mulai dari penyelarasan kurikulum, kebutuhan keterampilan teknis, sertifikasi hingga penguasaan bahasa sesuai tuntutan negara tujuan.
Melalui program quick win yang menjadi arahan Presiden untuk penempatan 500 ribu PMI pada 2026, maka 300 ribu akan dipenuhi melalui lulusan SMK yang diberikan pelatihan kompetensi dan bahasa lewat inisiatif program SMK Go Global di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara 200 ribu lainnya akan berasal selain dari masyarakat umum juga siswa SMK/SMA yang masih menempuh pendidikan, dengan penyiapan kompetensi secara terarah agar setelah lulus mereka dapat langsung memasuki pasar kerja internasional.
“Total 500 ribu ini adalah target minimal yang diminta Presiden. Dengan sinkronisasi kebijakan vokasi dan penempatan pekerja migran, kita optimistis untuk memenuhinya secara terukur dan berkualitas,” terang Christina.
Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan, Presiden Prabowo memerintahkan agar revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk kebutuhan pasar kerja di dalam negeri, tapi juga kebutuhan pasar kerja di luar negeri.
Jurnalis: dedy/abri
