SITUBONDO, beritalima.com – Jelang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Dinas Sosial (Dinsos) Situbondo berharap peran aktif kepala desa (Kades).
Kadinsos Situbondo, Samsuri, mengatakan dukungan para Kades sangat membantu kelancaran penyaluran BLT DBHCHT. “Kita ingin program ini bisa mengintervensi angka penurunan kemiskinan ekstrem di Situbondo,” ucapnya kepada Jurnalis Memo Indonesia.com.
Samsuri menargetkan, dengan bantuan tersebut angka kemiskinan ekstrem di Kota Santri Pancasila bisa 0 persen di tahun 2023. “Ini sesuai dengan arahan Bapak Bupati. Bahwa angka kemiskinan ekstrem kita itu tinggal 23 persen atau 6.010 jiwa ini bisa habis,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala DLH Situbondo ini menyampaikan, total ada 4.536 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DBHCHT. “Total anggaran yang kami siapkan untuk program tersebut sekitar Rp4,5 miliar,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Situbondo, Akhriat Syahada Alam, menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ada empat golongan penerima BLT DBHCHT. “Yakni buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang di PHK, dan masyarakat lain yang tinggal di daerah kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Pria asal Kecamatan Besuki ini memaparkan, rincian KPM penerima BLT DBHCHT sebagai berikut, buruh tani tembakau sebanyak 3000 orang yang tersebar di 71 desa di 14 kecamatan, 1376 masyarakat kurang mampu yang tinggal di lima kecamatan yang masuk kemiskinan ekstrem. Yakin Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Suboh, dan Sumbermalang.
“Selanjutnya buruh pabrik rokok ada 150 orang. Terakhir buruh pabrik rokok yang di PHK sebanyak 10,” tegas Mantan Kabid Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Situbondo ini.
Alam mengungkapkan, syarat penerimaan BLT DBHCHT salah satunya haru terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI. “Nanti para KPM sudah menerima buku tabungan dan ATM Bank Jatim. Nominalnya Rp900 ribu, itu untuk tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). Jadi setiap bulannya menerima Rp300 ribu,” pungkasnya.
Alam menargetkan, pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. “Sekarang masih tahap pendataan dan verifikasi lapangan. Untuk tahap ini kami melibatkan petugas PPL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan petugas TKSK Dinas Sosial,” tutupnya. (ADV/BET)
