SUMBAWA BARAT,NTB.Beritalima.com| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Sumbawa Barat Tentang Perda APBD Tahun Anggaran 2026,pada rabu 01 oktober 2025.
Bupati Sumbawa Barat H.Amar Nurmansyah ST.M.Si menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah Sumbawa Barat telah mencermati seluruh rekomendasi yang di sampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD KSB, sangat positif dan konstruktif. Oleh karna itu Pemda mengucapkan terimakasih atas rekomendasi yang telah diberikan.
” Tanggapan secara singkat atas rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya, baik itu terkait dengan pendapatan, belanja,dan pembiayaan daerah.” ujarnya
H.Amar mengatakan, dalam Pendapatan Daerah,pemerintah daerah mencermati catatan banggar terkait masih terbatas layanan kontribusi pada PAD serta ketergantungan terhadap dana transfer. Kami sependapat bahwa peningkatan PAD perlu dilakukan secara inovatif dan berkesinambungan.
Oleh karena itu,strategis intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan aka terus diperkuat,disertai pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran penerimaan, dan memperluas basis wajib pajak.
Selain itu,potensi pariwisata, pertanian,perikanan,jasa perdagangan, dan pemanfaatan aset daerah akan dioptimalkan agar kedepan kemandirian fiskal dapat ditingkatkan sesuai prinsip kehati- harian dan keadilan.
Belanja Daerah,pemerintah daerah memahami bahwa kebutuhan belanja daerah terus meningkatkan ditengah keterbatasan pendapatan. ” Pemerintah Daerah berkomitmen menjaga efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam alokasi belanja,dengan memprioritaskan program yang menyentuh layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal.” tegasnya
Ia menambahkan, pemerintah juga sejalan dengan rekomendasi banggar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar,terutama jalan,listrik, air bersih,serta sarana ketahanan pangan, yang menjadi penopang utama peningkatan daya saing daerah.
” Oleh karna itu,pemerintah daerah terus berusaha mendorong menjaga kualitas belanja dengan menekankan pada,(1) Belanja yang berpotensi pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.(2) Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial, melalui pembangunan jalan, jaringan listrik,air bersih, penerangan jalan umum,serta saran pendukung ketahanan pangan.(3) Mendukung program prioritas daerah, seperti peningkatan sarana wisata,dan pengembangan fasilitas publik yang menunjang produktivitas masyarakat.”ucapnya
H.Amar menyampaikan,kami sepakat bahwa pembiayaan daerah harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian,dengan mengutamakan prinsip Value For Money agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal.
“Oleh karna itu,kami menekankan tiga hal utama , (PERTAMA) Perencanaan berbasis data dan Prioritas daerah agar belanja tidak menyebar tanpa arah.(KEDUA) Evaluasi program tidak hanya pada serapan anggaran, tetapi juga pada output dan outcome yang dirasakan masyarakat.(KETIGA) Pengendalian resiko fiskal untuk menjaga keberlanjutan APBD. dengan langkah tersebut,kami berhati-hati pembiayaan daerah tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.” pungkasnya. (Rozak)
