SAMPANG, beritalima.com| Rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, dan jawaban Bupati Sampang terhadap pandangan umum fraksi – fraksi kembali di gelar, senin (24/6/2019).
Sebagai awal dari penyampaian pandangan fraksi, Fa’iz sebagai perwakilan dari partai kebangkitan bangsa (PKB) menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Sampang, belum maksimal dalam penggunaan anggaran 2018 dan belum bisa memenuhi standart pelayanan minimal (SPM).
Oleh karena itu PKB merekomendasikan kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi untuk melakukan perombakan dalam SKPD yang ada, serta lebih maksimal lagi dalam penggunaan anggaran pembangunan dalam tahun berikutnya. Termasuk juga dalam pembangunan Jembatan Sreseh Sampang (Srepang), fraksi PKB merekomendasikan untuk segera menyelesaikan pembangunannya.
“Karena selama ini program pembangunan srepang Cuma hanya dalam perencanaan saja, karena sampai beberapa peralihan kepemimpinan Bupati di Sampang tidak mampu untuk menyelesaikanya.” ujar Fa’iz kepada beritalima.com.
Senada hal yang disampaikan Khoirul Fatah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), organisasi perangkat daerah (OPD) belum serius dalam pengelolaan anggaran, indikasi tersebut terlihat dari penggunaan anggaran dalam pembebasan lahan proyek Srepang.
“Hal tersebut terlihat dari besarnya silfa pada tahun 2018 sebesar 130 milyar yang tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran dalam pembangunan infrastruktur,” Ucapnya.
Di sisi lain, Bupati Sampang menjelaskan dari banyaknya usulan yang disampaikan fraksi – fraksi sebenarnya pihaknya sudah membuat perencanaannya, termasuk juga adanya dua desa yang terisolir di sepanjang jalur Srepang yakni desa marparan dan desa disanah.
“Kita sudah buat perencanaannya dan disitu dibutuhkan sekitar 49 milyar untuk menyelesaikannya, tinggal bagaimana kita untuk mencarikan pos – pos anggaran dari pusat, dan kami berupaya agar pekerjaan tersebut selesai dalam masa pemerintahan kami,” Pungkasnya. [FA]
