JAKARTA, Beritalima.com– Untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR RI, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali melakukan gebrakan. Kali ini politisi senior Partai Golkar itu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan pembekalan anti korupsi kepada para anggota DPR RI 2019-2024.
Pembekalan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi di Parlemen. Sebelum dilantik menjadi anggota DPR RI 2019-2024, diharapkan mereka mendapatkan pembekalan anti korupsi dari KPK.
“Ini ikhtiar untuk menekan jumlah anggota DPR tidak terjerumus korupsi, sehingga membuat wajah Parlemen menjadi lebih baik lagi,” Bambang saat menerima Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto di ruang pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (22/11).
Hary menemui Bamsoet dalam rangka KPK menggelar ‘Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018’ di Jakarta, 4 Desember mendatang. Acara rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu berharap partai politik (parpol) ikut berupaya memastikan kadernya yang duduk di lembaga legislatif, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota menjadi cermin ketaatan hukum bagi masyarakat.
DPR seharusnya menjadi etalase utama wajah parpol yang di Indonesia. Anggota legislatif merupakan perpanjangan tangan parpol di Parlemen. Baik buruknya wajah parpol sangat dipengaruhi anggotanya di Parlemen.
“Jika anggota legislatif banyak terlibat korupsi, marwah, harkat, derajat parpol niscaya akan turun di mata masyarakat,” kata laki-laki yang akrab disapa Bamsoet tersebut.
Ditambahkan, DPR RI juga mengajak KPK bekerjasama memberikan Award kepada partai politik yang anggota dewannya tidak satupun terlibat kasus korupsi.
Pemberian Award tersebut diharapkan memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi para kadernya di Parlemen agar tidak terjerumus dalam kubangan korupsi.
Selain punishment melalui penegakan hukum, perlu juga diberikan reward kepada parpol yang bisa menjaga kadernya dari tindakan korupsi. DPR RI mengajak KPK bekerjasama melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif dan akuntabel.
“Award yang diperoleh menjadi hal yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik di mata masyarakat Indonesia,” papar wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini.
Untuk pencegahan korupsi dari hulu, menurut Bamsoet, perlu pembenahan terhadap UU Parpol No: 2/2011. Sebagai negara demokrasi, peran parpol di Indonesia sangat besar. Dari sinilah lahir pemimpin dari tingkat daerah sampai nasional.
UU Parpol harus memuat aturan sistem integritas partai politik mulai dari proses rekrutmen, kaderisasi sampai pengelolaan keuangan, semua harus berbasis integritas dan transparansi. “Kode etik juga harus jelas, sehingga menutup celah anggota parpol melakukan perbuatan tercela,” tegas dia.
Kedepannya, kata Bamsoet, perlu pembenahan sistem pemilihan umum (pemilu) agar efektif dan bebas korupsi. Dengan demikian bisa mengurangi ketergantungan partai politik dan pendanaan liar akibat beban kampanye yang tinggi.
Kita, kata Bamsoet, harus berani bergerak dari pemilihan konvensional pencoblosan kertas suara, ditingkatkan menjadi sistem pemilu e-voting. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-voting melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
“Sistem ini sudah dicoba di 172 pemilihan kepala desa atau Pilkades di Kabupayen Pemalang, dan 14 Pilkades di Kabupaten Sidoarjo. Dan itu berhasil. Sayang, banyak yang tidak tahu akan keberhasilan sistem e-voting di beberapa tempat itu,” ujar Bamsoet.
Bagi Bamsoet, kesuksesan e-voting yang dilakukan BPPT pada berbagai Pilkades harus ditingkatkan ke Pilkada, Pileg dan juga Pilpres. Seperti halnya yang sudah dilakukan Jerman, Belanda, Irlandia, India dan Brasil.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU harus bisa membuat roadmap menuju e-voting. Hambatan dan tantangan pasti ada. “Dengan tekad dan kerja keras, semuanya pasti ada penyelesaian dan jalan keluar. Terpenting, ada keberanian untuk bergerak maju,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
