JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian dan Kehutanan, H Johan Rosihan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor Pertanian untuk memperbaiki kinerja dan menunjukkan performa lebih baik dalam menunjang kemajuan Pertanian di Indonesia.
Setelah mengikuti Paripurna Pembukaan Masa Sidang II 2020/2021 dengan agenda menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I, wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu kepada Beritalima.com, Selasa (10/11) siang, Johan menyoroti terkait penilaian kinerja BUMN yang bergerak di sektor Pertanian yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang yang disimpulkan holdimg tidak efektif.
Menurut Johan, perlu pengawasan khusus dari DPR RI terhadap kinerja PT PN III dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK RI, yakni menyusun rodmap komposisi umur tanaman dan segera melakukan penyelarasan antara Key Performance Indicator (KPI) dengan tupoksi, Job Description, menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit serta karet dengan memperhatikan norma standar yang telah ditetapkan
Johan mengatakan, PT Perkebunan Nusantara III merupakan salah satu BUMN yang strategis buat Pertanian Indonesia karena merupakan persero yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet dengan lahan 161.638,38 Ha serta dilengkapi sarana pengolahan dan industri hilir kelapa sawit. Lahan terluas terdapat di Provinsi Sumatera Utara.
Wakil rakyat kelahiran Pulau Sumbawa ini juga menyoroti adanya laporan pemeriksaan kinerja terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang disimpulkan BPK RI tidak efektif. Untuk itu diperlukan pengawasan DPR RI terhadap efektivitas kinerja PT RNI terutama dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Keuangan, asset dan memantau pelaksanaan rekomendasi dari BPK terkait langkah strategis penyelesaian piutang dan memantau penyelesaiannya.
Dijelaskan, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penilaian kinerja PT RNI menunjukkan terjadi penurunan laba karena beberapa faktor internal perusahaan seperti penurunan hasil penjualan, lemahnya kemampuan membayar hutang perusahaan dan lain-lain.
“Jadi, kita berharap dengan adanya temuan BPK ini bisa menjadi pemicu perbaikan kinerja dan mendorong terciptanya performa BUMN Pertanian yang professional dan handal dalam membangun masa depan Pertanian Indonesia yang lebih baik,”demikian tutup Johan. (akhir)
