Jakarta, Sudah hampir dua pekan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Indonesia diretas hacker menggunakan ransomware hingga sistem lumpuh.
Menurut pengamat militer dan pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menyatakan peretasan ini akan menimbulkan kerugian keamanan nasional dan berdampak pada ekonomi dan sosial bagi negara dan masyarakat,baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lanjutnya, kerugian keamanan pasti akan menimbulkan kekacauan data intelijen dan secara ekonomi dari serangan ransomware terhadap PDNS bisa mencapai Rp6,3 triliun. Bahkan, terdapat surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDNS sebesar Rp2,7 triliun.
“Ada “biaya” yang harus ditanggung oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung). Lumpuhnya PDNS ini menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan lebih lambat. Iklim bisnis dan usaha bisa terdampak lesu,” ujar Wibisono.
“Jika kita hubungkan dengan kerugian negara, maka ini bisa kita katakan sebagai kerugian negara dari hilangnya potensi penerimaan negara, dan yang lebih kacau data kependudukan dan imigrasi akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dan dunia menurun,” terang Wibi
“Dalam sektor pajak, DJP Akui Serangan Ransomware ke PDN Ganggu Layanan Pajak
Sebagai contoh, pelayanan paspor yang lumpuh menjadikan layanan lebih lambat dan dapat membuat pembuatan paspor lebih lama. Ada potensi kehilangan pengurusan paspor ketika sistem lumpuh,” imbuhnya
“Kerugian dari berbagai sisi tersebut, jika menggunakan asumsi dari anggaran pelayanan umum sebesar Rp721 triliun di APBN 2023. Klaim pemerintah, penggunaan teknologi digital bisa hemat 50 persen dari anggaran pelayanan umum. Artinya, ada manfaat yang hilang hampir Rp 1 triliun per hari ketika sistem PDNS kita lumpuh,” jelasnya
“Kemudian, ada penggunaan data server di AWS sebesar USD15 ribu per bulan untuk penggunaan sistem data imigrasi darurat. Dilakukan minimal satu bulan. Serta, ada biaya pemulihan data yang diestimasikan dari biaya tebusan dari hecker yang mencapai Rp131 miliar. lumpuhnya sistem PDN harus disikapi dengan serius dengan mengaudit keuangan dan kinerja PDN. Serta, membangun PDN yang dilengkapi sistem perlindungan data yang kuat dengan melibatkan ahli IT Nasional, sampai kapan kondisi ini bisa beres?, peristiwa ini sudah pernah saya prediksi pada tahun 2004 saat saya menerbitkan buku “Bangsa Indonesia terjebak perang modern”, apakah kita sedang menghadapi perang modern negara asing?, atau peristiwa ini karena perlawanan bandar judi online?, mari kita tunggu hasil investigasi dari pemerintah,” pungkasnya
