JAKARTA,beritaLima.com – Hasil kunjungan kerja Pansus Polemik Pasar Mardika DPRD Maluku, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, meminta pemerintah provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), memasukan pembangunan pasar tipe A, untuk menampung sisa pedagang kisaran 2.000 an lebih dari total 4.000 an pedagang, di Pasar Mardika, Ambon.
” Anggaran kami tahun 2023 sebanyak 75 miliar untuk pembangunan pasar rakyat se Indonesia. Namun, sementara mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Semoga terealisasi. Selain itu, biasanya kami kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan pasar,” sebut Krisna Ariza, Plt Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik, Kemendag, Senin (12/06/2023), di Ruang Kerja Sekretaris Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, disela-sela Kunjungan Kerja pihak Kemendag bersama Pansus Polemik Pasar Mardika DPRD Maluku.
Sementara itu, Yusuf Sirundu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, memberikan solusi pembangunan pasar Tipe A tambahan, menyusul permintaan dari Pansus Pasar Mardika untuk menampung sisa pedagang yang overlap di Pasar Mardika.
” Kami di Kementerian Perdagangan tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam polemik yang terjadi di Pasar Mardika. Karena, pelimpahan kewenangan ada di daerah. Kendati demikian, kami harus memberikan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat banyak. Olehnya itu, silahkan Dinas terkait menyampaikan usulan pembangunan pasar tambahan lagi. Supaya, kami masukan di APBN 2024 atau bisa juga di APBN Perubahan tahun 2023,” ujarnya.
Sirundu kembali mengingatkan Pansus dan Disperindag Maluku, nantinya saat pembangunan pasar tambahan, harus antisipasi jangan sampai ada pedagang tambahan di luar daftar yang ada. Banyak terjadi di daerah-daerah seperti itu, pedagang baru muncul saat pembangunan pasar.
Di kesempatan yang sama, Richard Rahakbauw selaku Ketua Pansus mengakui, untuk lokasi pembangunan pasar sudah ada. Olehnya itu, Kami datang ke Kemendag ingin mencari solusi bagaimana sisa pedagang yang belum mendapatkan lapak bisa terakomodir dengan pembangunan pasar tambahan. (rdy/ulin)
