JAKARTA, Beritalima.com– Upaya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI membuahkan hasil setelah Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja (Raker) membahas Penetapan Asumsi Makro Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dengan Komisi VII memastikan menambah kuota subsidi gas dari 7 juta ton menjadi 7,5 sampai 7,8 ton.
“Fraksi PKS tidak hanya sekadar berhasil mempertahankan subsidi gas melon 3 kg tetapi juga berhasil mendesak Pemerintah menambah kuota subsidi dari 7 juta ke 7.5 – 7.8 juta metrik ton,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Dalam Raker itu, anggota Fraksi PKS termasuk Mulyanto meminta kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif agar Kementerian yang dia tidak mencabut subsidi gas untuk ukuran 3 kg (tabung Melon-red) dan juga tidak mengurangi subsidi untuk rakyat, terutama subsidi gas, listrik dan BBM. Bahkan jika perlu subsidi ditambah sebagai wujud kepedulian negara terhadap kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid 19.
Soalnya, Fraksi PKS menilai saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang melemah dan perlu ada stimulus dari Pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat berjalan. Stimulus atau rangsangan itu perlu disalurkan dalam bentuk penyediaan barang kebutuhan pokok seperti gas, listrik dan BBM dengan harga terjangkau. Diharapkan, dengan harga gas, listrik dan BBM yang terjangkau tersebut masyarakat dapat lebih mudah memulai usahamasing-masing. Untuk itulah Pemerintah perlu menyediakan subsidi yang memadai.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebutkan, usulan agar Pemerintah mempertahankan subsidi, bahkan jika perlu menambah, dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat, hasil kajian komprehensif dan juga pertimbangan lain yang objektif. Fraksi PKS menilai postur anggaran RAPBN 2021 harus diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil, bukan hanya untuk kepentingan kelompok pengusaha besar.
“Alhamdulillah yang diperjuangkan Fraksi PKS terkait penambahan subsidi gas dan listrik diterima dan disetujui menjadi keputusan bersama antara DPR dan Pemerintah. Raker Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM memutuskan subsidi gas ditambah, subsidi listrik Rp 54 triliun dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar dolar. Fraksi PKS akan terus mengawal keputusan tersebut hingga tingkat pembahasan paling akhir.
“Kami sangat yakin keputusan tersebut akan diterima dan disetujui karena terkait kepentingan rakyat banyak,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan tersebut. (akhir)
