Perjuangan Waka DPRD KSB Berbuahkan Hasil HIPMI Apresiasi Subkon Mulai Mutasi Nopol Kendaraan ke EA

  • Whatsapp

SUMBAWA BARAT,NTB.Beritalima.com| Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan apresiasi kepada perusahaan subkontraktor tambang yang mulai melakukan mutasi Nomor Polisi (nopol) kendaraan ke wilayah NTB.

 

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang pertumbuhan pengusaha lokal.

 

Ketua HIPMI KSB, Adeni Muhadi Saputra, ST, menyampaikan bahwa salah satu perusahaan yang patuh adalah PT PIL, yang menindaklanjuti sosialisasi pada 24 Juli 2025 dengan mengimbau seluruh subkontraktornya segera melakukan mutasi kendaraan ke nopol NTB (DR/EA).

 

Kebijakan ini juga telah memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Data dan Identitas Kendaraan Bermotor.

 

“Mutasi nopol kendaraan ini bukan sekadar kepatuhan administrasi, tapi wujud kontribusi nyata terhadap PAD KSB. Kami mengapresiasi perusahaan-perusahaan subkon yang komitmen menindaklanjuti aturan ini,” ujar Adeni kepada arkifm.com, Rabu, 30 Juli 2025.

 

Adeni menegaskan, inisiatif ini tidak terlepas dari perjuangan DPRD KSB, khususnya Wakil Ketua I Badaruddin Duri, yang konsisten mendorong agar kendaraan operasional tambang berpelat luar daerah dimutasi ke pelat lokal.

 

Perjuangan politik inilah yang kemudian mendorong lahirnya Pergub NTB No. 9/2025, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor ini.

 

“Kami di HIPMI melihat kebijakan ini adalah hasil kolaborasi yang baik. Tanpa dorongan politik dari DPRD, mungkin regulasi ini belum terwujud. Sekarang tinggal bagaimana kita semua konsisten menjalankannya,” jelas Adeni.

 

Pihak PT PIL telah memberikan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2025 bagi seluruh subkontraktor untuk menyelesaikan mutasi kendaraan. Adeni berharap, langkah ini diikuti oleh semua perusahaan sehingga manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh daerah.

 

“Kebijakan ini berdampak ganda. PAD dari pajak kendaraan dan bahan bakar meningkat, dan pengusaha lokal makin terdorong untuk tumbuh karena ekosistem ekonomi kita semakin terhubung dengan aktivitas pertambangan,” pungkas Adeni.(Rozak)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait