MADIUN, beritalima.com- Pernyataan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Pemuda Madiun, Jawa Timur, Ardian Nova, akan memperjuangkan hak demokrasi warga binaan agar dapat mengikuti Pemilu 2024, bukan isapan jempol belaka.
Ini dibuktikan dengan dirinya menemui langsung Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun, Agus Triono, untuk menyampaikan permintaan perekaman e-KTP bagi warga binaan yang tidak memiliki KTP, Selasa 17 Januari 2023.
Ardian mengatakan, permintaan perekaman e-KTP bagi warga binaan sengaja dilakukan di awal tahun 2023 agar mempersiapkan sejak dini semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu di TPS Khusus nantinya.
Dengan harapan, nantinya semua warga binaan dapat mengikuti Pemilu meskipun masih dalam masa pidana.
“Karena Lapas Pemuda Madiun merupakan Lapas pengampu di Jatim. Sehingga 99 persen WBP berasal dari luar Kota Madiun. Monggo (silahkan), apa saja data yang dibutuhkan oleh Disdukcapil, mulai dari nama lengkap, alamat, nama ibu hingga sidik jari warga binaan kami sudah siapkan lengkap,” kata Ardian.
Gayung pun bersambut, Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun, Agus Triono, siap membantu melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan. Namun dengan syarat, data yang akan disetorkan kepada petugas Dukcapil merupakan data yang valid tanpa ada salah huruf satupun.
“Kami mohon dengan hormat, data lengkap tanpa ada salah huruf satupun. Karena selisih satu huruf bisa mengacu ke nama orang lain. Contoh “Agus” dengan “Agoes” berbeda jauh bahkan nama “Agus” ada jutaan,” ucapnya.
Pihaknya, lanjut Agus, auga akan mengecek setiap warga binaan Lapas Pemuda Madiun, apakah murni belum memiliki NIK dan belum pernah sama sekali melakukan perekaman, atau sudah pernah melakukan perekaman dan memiliki NIK tetapi kehilangan KTP.
“Kita juga perlu sidik jari, seandainya benar-benar tidak punya NIK. Namun alamatnya akan sesuai domisili aslinya. Kami tidak bisa mengatas namakan alamatnya di Lapas Pemuda Madiun,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 536 warga binaan Lapas Pemuda Madiun belum memiliki NIK dan WBP dengan NIK 00000 sebanyak 9 warga binaan. (Hms/editor Dibyo).
