JAKARTA, beritalima.com – Persoalan nasib tenaga penyuluh pertanian kembali menjadi sorotan di tingkat pusat. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, meminta Komisi IV DPR RI mengambil langkah serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para penyuluh pertanian di daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Sonny dalam rapat internal penyusunan program kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Sonny mengaku menerima banyak aspirasi dan keluhan dari para penyuluh pertanian saat masa reses. Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain terkait pemberhentian kontrak kerja hingga adanya penyuluh berstatus PPPK yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian maupun tugas pokok dan fungsinya.
“Secara pribadi saya mendukung penuh agar mereka kembali bekerja sebagai penyuluh pertanian. Di lapangan terlihat jelas adanya kesenjangan besar antara jumlah penyuluh dengan kebutuhan untuk mendampingi para petani,” ujar Sonny usai rapat.
Menurutnya, keberadaan penyuluh pertanian sangat penting dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ia menilai penguatan peran penyuluh juga sejalan dengan visi Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025.
“Tanpa penyuluh yang kompeten dan jumlah yang memadai di tingkat desa, percepatan target swasembada pangan tentu akan sulit dicapai,” tambahnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat internal itu disepakati bahwa Komisi IV akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas persoalan penyuluh pertanian.
“Alhamdulillah pimpinan dan anggota Komisi IV memiliki komitmen yang sama untuk mencarikan solusi. Insyaallah setelah Idul Fitri 2026 kami akan menggelar rapat dengan mengundang kementerian terkait dan perwakilan penyuluh untuk mencari jalan keluar terbaik,” jelasnya.
Sonny berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kebijakan konkret, baik berupa pengangkatan kembali penyuluh menjadi PPPK di sektor pertanian, pemberian prioritas dalam rekrutmen, hingga realisasi program “Satu Desa Satu Penyuluh” demi memperkuat pendampingan petani di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan berbagai daerah lain di Indonesia. (*)
