SURABAYA, beritalima.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (18/12/2025) kemarin gelar Temu Media dan Pemangku Kepentingan Informasi Jawa Timur.
Bertempat di ruang Lantai 5
Kantor OJK Jawa Timur di Surabaya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat kolaborasi dengan media guna menjaga kredibilitas informasi sektor jasa keuangan.
Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari mengatakan, forum yang mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Informasi yang Kredibel untuk Stabilitas dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” ini menjadi ruang dialog terbuka antara OJK dan pemangku kepentingan informasi, khususnya media.
“Melalui temu media ini, kami ingin memperkuat kolaborasi agar informasi sektor jasa keuangan yang sampai ke masyarakat Jawa Timur benar-benar kredibel, akurat, serta mampu menjaga stabilitas dan melindungi konsumen,” ujar Yunita.
Sepanjang 2025, OJK Jawa Timur telah melibatkan berbagai pihak dalam program distribusi informasi dan edukasi keuangan. Menurut Yunita, kualitas komunikasi memegang peran krusial karena berdampak langsung pada kepercayaan publik dan stabilitas sektor jasa keuangan.
Ia juga menyoroti tantangan komunikasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang kerap memicu distorsi informasi, mulai dari penyalahgunaan konten hingga perubahan konteks pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kepanikan masyarakat.
“Karena itu, OJK mendorong penguatan komunikasi dua arah serta keterlibatan instansi resmi sebagai rujukan utama informasi,” jelasnya.
Selain itu, Yunita menyinggung mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas peran OJK dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.
Ia pun membuka ruang masukan dari media dan pemangku kepentingan untuk perumusan program komunikasi OJK pada 2026.
Sejumlah pemangku kepentingan turut menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Edi Purwanto menekankan pentingnya penataan dan keterbukaan informasi publik, terutama di era digital dan kecerdasan buatan.
“Di era digital dan AI, OJK perlu memastikan seluruh informasi publik yang tidak dikecualikan diumumkan secara terbuka. Media, influencer, hingga Artificial Intelligence akan merujuk pada website otoritatif sebagai sumber utama,” ujar Edi.
“Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID akan membantu masyarakat memperoleh data yang valid sekaligus mencegah informasi keliru,” tambahnya.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Royin Fauziana, menilai lembaga penyiaran memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi.
“Melalui fungsi lembaga penyiaran, upaya pencegahan dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK dapat berjalan lebih maksimal melalui kolaborasi berkelanjutan,” kata Royin.
Sementara itu, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Tarmuji Talmacsi, berharap sinergi antara OJK dan media dapat terus terjaga, tidak hanya dalam peningkatan kualitas insan pers, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan.
“Kami berharap kolaborasi dengan OJK terus terjaga, karena keberlangsungan media juga sangat bergantung pada dukungan ekonomi,” ujarnya.
Senada, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Jawa Timur Eko Setiawan, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, menegaskan peran media dalam membangun kepercayaan dan optimisme publik di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Di tengah berbagai goncangan ekonomi, fungsi utama media adalah membangun kepercayaan dan optimisme publik bahwa kita baik-baik saja dan mampu terus maju,” tegas Eko.
Melalui forum ini, OJK Jawa Timur berharap dapat menyepakati langkah dan program kolaboratif ke depan guna memperkuat kualitas informasi publik, meminimalkan distorsi informasi, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan. (Gan)
Teks Foto: Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, di acara Temu Media di Surabaya, Kamis (18/12/2025)
