Menindaklanjuti Perpres 178 Tahun 2014 tentang Bakamla RI sebagai turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3), menyebutkan bahwa Bakorkamla secara resmi direvitalisasi menjadi Bakamla RI. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari terselenggaranya Forum Koordinasi (Forkor) Strategi Kamla di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/8/2016).
Forkor Strategi Kamla kali ini mengambil tema Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama Pengelolaan Keamanan Laut antar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Guna Memformulasikan Strategi Keamanan Laut yang Komprehensif dan Berkesinambungan. Dalam kegiatan ini turut mengundang Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Saptono, S.H., M.H. sebagai narasumber, Kepala Kantor Kesbangpol Prov. NTB Drs. Lalu Syafei, M.M. sebagai moderator, jajaran Pemda Prov. NTB dan perwakilan dari Stakeholder Bakamla RI seperti Polair, Badan Intelejen Daerah, Bea dan Cukai, TNI AL, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Basarnas, Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kejaksaan Agung dan Ditjen Imigrasi sebagai peserta.
Dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakan oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.H. menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan ini agar tercipta integrasi komando dan pengendalian operasi keamanan dan keselamatan laut dalam satu perintah gerak yang efektif, efisien dan komprehensif dalam pengaturan penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut. “Sehingga kesamaan pola fikir, pola sikap dan pola tindak antara pemerintah dan masyarakat dapat tercipta yang pada akhirnya terciptalah keamanan laut,” ungkapnya.
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini salah satunya sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara instansi, pemda setempat dan instansi terkait, guna mencari atau menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk meminimalisir hambatan atau kendala keamanan dan keselematan di laut. Selain itu kegiatan ini juga digunakan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang keamanan laut. “Pada akhirnya pencapaian besar yang kita semua inginkan adalah terciptanya kondisi laut yang aman dan bebas dari ancaman dan gangguan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” imbuh Deputi Jakstra Bakamla RI.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Kebijakan Bakamla RI Sucipto, S.H., M.H. sebagai narasumber, Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H. sebagai narasumber dan Direktur Strategi Kamla Kolonel Laut (KH) Drs. Edi Fernandi selaku ketua panitia kegiatan.
