Jakarta, beritalima.com| – Mewujudkan pariwisata berkualitas, diperlukan kerjasama lintas kementerian/lembaga (K/L). Hal ini diutarakan Muh Nurdin, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
“Adapun dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkualitas, upaya yang dilakukan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu kedeputian, atau bahkan satu kementerian saja (Kemenpar). Melainkan perlu ada kolaborasi dan sinergi lintas kedeputian hingga lintas kementerian dikarenakan pariwisata merupakan aktivitas multisektor,” jelasnya.
Untuk lebih jauh lagi mengetahui konsep pariwisata berkualitas, berikut ini wawancara tertulis Beritalima (BL) dengan Muh Nurdin (MN), yang sejak 2020 banyak menggeluti Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan:
BL. Tantangan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism) sangat besar. Strategi apa yang Deputi prioritaskan untuk dapat mengawal pariwisata berkualitas?
MN. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata c.q. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dalam pengembangan destinasi diantaranya, yaitu: a) Gerakan Wisata Bersih, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan upaya peningkatan kebersihan dan ketersediaan fasilitasi sanitasi destinasi. b) Desa Wisata, Optimalkan potensi pariwisata dari desa lewat pemberdayaan masyarakat, sertifikasi dan pendampingan kontestasi. c) Akselerasi 3A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas), koordinasi untuk meningkatkan kualitas destinasi; ketersediaan aksesibilitas, amenitas dan atraksi.
Lalu, d) Pengembangan Produk Pariwisata, dengan menciptakan daya tarik unik di destinasi lewat gastronomy, marine, dan wellness tourism (peningkatan kualitas jejaring; penyusunan paket wisata dan pola perjalanan; penguatan diversifikasi produk). e) Pengembangan Kawasan BPO, mengembangkan dan mengkoordinasikan kawasan sebagai daya tarik wisata. f) Perancangan Tata Kelola Destinasi, menyusun dokumen perencanaan dan indeks pengukuran destinasi guna mendorong pembangunan yang kontinyu.
BL. Baru-baru ini terdengar berita Unesco memberikan peringatan bagi destinasi pariwisata Danau Toba sebagai geopark yang lingkungannya dinilai kurang terawat dengan baik. Bagaimana menurut anda?
MN. Saat ini Badan Pengelola/BP Geopark Kaldera Toba tengah mempersiapkan Revalidasi ke-2 pada 15-20 Juli 2025, dimana terdapat 4 rekomendasi yang harus dipenuhi untuk kembali mendapatkan green card dari UNESCO. Kemenpar terus mengawal proses penyiapan yang dilakukan oleh BP Geopark Kaldera Toba, dan berupaya memberikan dukungan yang dapat menjawab poin-poin hasil revalidasi sebelumnya, salah satunya pelaksanaan Seminar International Caldera Toba UGGp pada 8 Juli 2025.
BL. Di era Presiden sebelumnya, ada program destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). Di lapangan, banyak pelaku pariwisata yang kurang setuju dengan penggolongan seperti itu. Apakah program DPSP akan dilanjutkan?
MN. Sesuai arah pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029, Kemenpar dalam melaksanakan program tetap berfokus pada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif meliputi: 1) Percepatan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, 2) Percepatan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, 3) Percepatan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok – Gili Tramena, 4) Percepatan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, 5) Percepatan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang, 6) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung, 7) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, 8) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, 9) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai, 10) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat, 11) Penguatan Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali, 12) Penguatan Destinasi Pariwisata Regeneratif Kep. Riau, dan 13) Penguatan Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta.
Pengembangan destinasi pariwisata beberapa tahun ke depan yang didorong Kemenpar diutamakan berfokus pada penuntasan pada lokus-lokus yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2025 – 2029.
Kemenpar mendorong pengembangan destinasi prioritas tersebut melalui program di masing-masing kedeputian mencakup (1) Pengembangan kelembagaan, (2) Pengembangan destinasi pariwisata, (3) Pengembangan industri pariwisata, (4) Pengembangan MICE dan event pariwisata, dan (5) Promosi pariwisata.
BL. Dengan adanya program Pemerintah saat ini soal efisiensi, bagaimana Deputi menerapkan kebijakannya untuk tetap dapat fokus mengawal pariwisata berkualitas?
MN. Kemenpar berupaya terus berkolaborasi dengan K/L terkait lainnya, pemerintah daerah, hingga komunitas/pelaku wisata dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Selain itu, Kemenpar juga terus mendorong stakeholders terkait untuk bersinergi dalam mendapatkan sumber pendanaan lain selain APBN/APBD, seperti CSR ataupun hibah untuk mengatasi keterbatasan pendanaan.
BL. Masih terkait efisiensi, bagaimana dengan pengembangan infrastruktur wisata bahari kini dan kedepan? Sarana transportasi laut yang mendukung pengembangan wisata bahari sepertinya kurang mendapat perhatian.
MN. Dalam mengembangkan infrastruktur wisata bahari tentunya Kemenpar perlu bersinergi dengan K/L terkait, seperti Kementerian Perhubungan dalam mendukung pengembangan wisata bahari. Sebagai negara maritim yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi pesisir dan kekayaan alam laut yang besar, sehingga perlu memaksimalkan pengembangan konektivitas laut agar pengembangan wisata bahari dapat optimal.
Pengembangan wisata bahari dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan jasa wisata. Penyediaan infrastruktur yang baik dapat mendukung pengembangan bisnis wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga berperan penting dalam menjaga keselamatan wisatawan yang beraktivitas di laut, serta mencegah kecelakaan dan insiden yang dapat merusak citra pariwisata.
Akan tetapi, hal yang juga penting diperhatikan adalah pengembangan transportasi yang sifatnya ramah lingkungan, sehingga mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan tercipta pariwisata bahari yang berkelanjutan.
BL. Bagaimana mengantisipasi isu keamanan destinasi wisata geopark Raja Ampat yang belakangan terjadi penolakan oleh warga setempat?
MN. Kemenpar terus berupaya dalam menciptakan kondisi kondusif di setiap destinasi wisata di Indonesia. Sebagai langkah konkret, Kemenpar telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aparat keamanan, dan tokoh masyarakat lokal untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keselamatan destinasi.
Dalam koordinasi ini, Kemendagri telah menyampaikan arahan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjamin sinergi penuh antar-lembaga dan masyarakat dalam melindungi wisatawan dari potensi gangguan. Selain itu, dalam mewujudkan destinasi wisata aman dan nyaman, tidak lepas dari peran aktif masyarakat, termasuk keterlibatan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan organisasi lokal sebagai mediator untuk memudahkan pencarian solusi yang mampu memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat.
Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Prioritas (dalam RPJMN 2025 – 2029) sekaligus bagian dari UNESCO Global Geoparks (UGGp), Kemenpar terus memantau perkembangan situasi Raja Ampat secara seksama dan siap mengambil langkah-langkah adaptif untuk mendukung masyarakat lokal agar tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata yang berdaya tahan dan inklusif, sehingga wisatawan tetap aman berkunjung ke Raja Ampat.
Jurnalis: Abriyanto
