JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan pada era digitalisasi seperti sekarang, semunya menjadi mudah karena berada dalam genggaman.
Namun, jelas Agun usai memberikan materi dalam kegiatan ‘Ngobrol Asik Generasi Baru Indonesia’ di Aula Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, beberapa waktu lalu, jangan sampai kemudahan tersebut menjadi kerugian besar yang harus dialami.
Seperti halnya saat meminjam uang, kata anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Perbankan, Keuangan dan Pembangunan tersebut, saat ini sudah dapat dilakukan secara online melalui smartphone.
Dan, maraknya pinjaman online pada iera digitalisasi ini, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Soalnya, banyak hal yang tak terduga terjadi dalam pinjaman secara online.
“Misalnya, pinjaman Rp 5 juta. Namun pengembaliannya berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman. Bahkan ada yang harus mengembalikan sampai Rp 200 juta. Dan, banyak kejadian lain kita dengar yang sangat memberatkan penerima pinjaman,” jelas Agun mengingatkan masyarakat.
Tidak hanya soal pinjaman uang saja, wakil rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa Barat (Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran) begitu masifnya pencurian-pencurian data. Baik itu soal no handphone, no rekening bank, email, semuanya itu adalah data pribadi.
“Nah, apakah semua itu ada jaminan dan perlindungan terhadap data-data tersebut. Inilah yang saat ini marak diera digitalisasi,” jelas Agun yang sudah enam periode dipercaya masyarakat di dapilnya duduk di Parlemen (DPR RI-red)
Lebih jauh, Agun menerangkan, ketika masalah seperti ini dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga ini malah tidak mempunyai kewenangan dalam penanganan maraknya pinjaman online.
“Pihak OJK hanya menangani jasa-jasa keuangan yang ilegal. Padahal, yang non ilegal ini sudah marak sekali dan keberadaannya sudah meresahkan,” terang Agun.
Karena itu, sebagai wakil rakyat, Agun berharap, melalui Forum Ngobrol Asik Generasi Baru Indonesia ini mengajak kaum muda untuk tampil di depan dalam rangka digitalisasi keuangan sebagi organ dari BI untuk antisipatif literasi kepada masyarakat, sehingga bisa lebih hati-hati dalam pinjaman online.
“Kami ingin mengajak mereka, perbankan saat ini sudah marak dengan digitalisasi. Digitalisasi keuangan Pemerintah Daerah terus digalakkan, lalu pembayaran melalui Quick Response Indonesia Standard (QRIS) juga mulai digalakkan. Yang pasti, nasabah harus mendapat perlindungan,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa. (akhir)
