BONDOWOSO, beritalima.com – Konflik pengelolaan lahan antara petani di Kecamatan Ijen dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terus bergulir dan menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Persoalan ini kini tidak hanya sebatas sengketa agraria, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup ratusan keluarga petani yang menggantungkan nafkah dari lahan garapan di lereng Ijen. Isu mencuat setelah adanya rencana tukar guling lahan oleh PTPN yang mendapat penolakan keras dari warga.
Situasi sempat memanas, ditandai dengan aksi demonstrasi besar-besaran warga Desa Kaligedang yang berujung ketegangan dengan aparat keamanan. Kondisi tersebut akhirnya mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk turun tangan langsung.
Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor BUMN kini memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Pada Senin (29/9/2025), Komisi VI menggelar rapat bersama PTPN di Jakarta untuk membahas penyelesaian sengketa lahan.
Tak berhenti di tingkat pusat, sehari kemudian anggota Komisi VI DPR RI Dapil III Jawa Timur, Nasim Khan, turun langsung ke Bondowoso. Ia mengawal penyelesaian dengan memanggil pihak PTPN Pusat serta ADM Belawan dan memimpin rapat maraton bersama jajaran Forkopimda hingga dini hari, Rabu (1/10/2025).
Rapat yang berlangsung di Pendopo Bupati dihadiri oleh Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekda Fathur Rozi, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kajari Dzakirul Fikri, Dandim 0822 Letkol Arh Ahmad Yani, perwakilan Polres, BPN, BIN pusat, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam keterangannya, Nasim Khan menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini harus mengutamakan kepentingan rakyat.
“Masalah ini harus diselesaikan dengan tabayyun, sabar, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Jangan sampai petani dirugikan, apalagi dengan pendekatan represif,” tegasnya.
Menurutnya, langkah yang ditempuh saat ini adalah musyawarah antara petani, pemerintah, dan PTPN untuk menemukan solusi bersama.
“PTPN harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Ijen. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani,” lanjut Nasim.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha menunggangi isu ini untuk kepentingan tertentu.
“Jangan sampai ada oknum atau oligarki yang menunggangi persoalan ini. Kalau masyarakat terprovokasi, penyelesaiannya justru akan semakin sulit,” tandasnya.
Sejauh ini, pemerintah daerah bersama Forkopimda berusaha mencari win-win solution. Beberapa opsi yang dibahas meliputi pola kemitraan, redistribusi, hingga perjanjian garap yang memberi kepastian hukum bagi petani.
Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmen Pemkab untuk terus menjadi penengah.
“Pemerintah daerah akan selalu hadir demi terciptanya keadilan dan ketenteraman masyarakat,” ujarnya.
Rapat maraton ini bahkan berlangsung hingga larut malam, meskipun sempat diguncang gempa yang berpusat di Sumenep, Madura. Getarannya terasa hingga Bondowoso, namun jalannya rapat tetap berlanjut.
Catatan: Potret Sengketa Lahan di Bondowoso
Kasus lahan di Ijen bukan yang pertama terjadi di Bondowoso. Sebelumnya, sejumlah wilayah juga mengalami konflik serupa akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi agraria yang lebih komprehensif, agar konflik tidak terus berulang.
Dengan hadirnya DPR RI, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum, diharapkan konflik Ijen dapat segera menemukan titik temu. Lebih jauh lagi, penyelesaian ini diharapkan bisa menjadi model dalam menangani persoalan agraria di daerah lain secara adil dan berkeadilan sosial. (*/Rois)
